KPK Selidiki Lelang Paket Pekerjaan Dishub soal Bandung Smart City

Jakarta, tvOnenews.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses lelang terhadap paket-paket pekerjaan di Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait dengan dugaan korupsi pengadaan CCTV dalam program Bandung Smart City.

"Pemeriksaan dilakukan di Diklat PUPR Jalan Jawa atas nama MR, ET, SS, dan YH," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Adapun saksi yang diperiksa meliputi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung Yadi Haryadi (YH), Direktur PT Solusindo Telematika Indonesia Mamat Rahmat (MR), PT Moradon Berlian Sakti Erwanto Trisno, serta pegawai swasta Sugih Sukmayandi.

KPK juga memanggil Direktur PT Mutiara Samudera Pasai Ahmad Djalaluddin, akan tetapi saksi tidak hadir dikarenakan surat panggilan yang tidak sampai. 

"Alamatnya sudah pindah," ucap Tessa.

Tim penyidik KPK telah menahan empat tersangka terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi pengadaan CCTV dalam program Bandung Smart City.

Baca Juga

KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Yaqut Sudah Sesuai Prosedur

Asep menerangkan penetapan status tersangka terhadap ES, RI, AH dan FCR merupakan Pengembangan perkara operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana (YM) yang terlibat perkara suap pada penyelenggaraan program Bandung Smart City.

Menurut informasi yang dihimpun para tersangka tersebut adalah mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, kemudian Anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024 Riantono, Achmad Nugraha, dan Ferry Cahyadi Rismafury.

Penetapan status tersangka terhadap keempat orang tersebut berawal dari temuan fakta-fakta baru pada proses penyidikan hingga persidangan tersangka Yana Mulyana dan rekan-rekan terkait perkara Bandung Smart City. 

Temuan itu terus dikembangkan hingga naik ke tahap penyidikan.

Konstruksi perkara yang menjerat keempat tersangka berawal pada 2022, terdapat pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung. 

Dalam perubahan jtu disepakati terdapat anggaran yang di upayakan diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Program Bandung Smart City.

Tersangka ES kemudian diketahui menerima Gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan dari Dinas lainnya secara rutin sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.