Bila PDIP Gabung Pemerintah, Pengamat sebut Kondisi Demokrasi Indonesia Bakal Jadi Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memperingatkan potensi ancaman bagi demokrasi, jika PDIP memutuskan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Menurutnya, koalisi pemerintahan yang sudah terbentuk saat ini sangat besar, dan PDIP adalah satu-satunya partai yang masih di luar pemerintahan.

"Koalisi yang sudah ada terlalu kuat, dan jika PDIP ikut bergabung, ini bisa menjadi sinyal bahaya bagi demokrasi kita," kata Agung saat dihubungi media, pada Minggu (6/10/2024).

Agung menambahkan, masuknya PDIP ke pemerintahan akan melemahkan fungsi pengawasan yang vital dalam demokrasi. 

Karena itu, keberadaan partai oposisi sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan politik dan demokrasi tetap sehat.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Sederet Bantuan di 2027: Dari Magang Nasional hingga Insentif Pajak Pekerja

"Kritik dan pengawasan adalah bagian dari mekanisme check and balance yang tak boleh diabaikan," jelas Agung.

Ia juga berharap pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto hanya sebatas komunikasi politik antar pemimpin, tanpa dilanjutkan dengan bergabungnya PDIP ke koalisi pemerintahan.

"Harapan publik, pertemuan ini hanya sebatas komunikasi tanpa kelanjutan koalisi," ujar Agung.

Sebelumnya, Prabowo telah secara terbuka menyatakan keinginannya bertemu Megawati sebelum pelantikannya sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024.

“Mudah-mudahan bisa bertemu sebelum pelantikan,” ucap Prabowo usai menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2024-2029 di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Meskipun waktu dan lokasi pertemuan belum ditentukan, kedua belah pihak telah mengonfirmasi keinginan kuat untuk bertemu. 

Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, mengungkapkan bahwa kakaknya sudah menunggu pertemuan ini selama dua tahun.

“Pak Prabowo sudah menunggu dua tahun," ungkap Hashim.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menambahkan bahwa pertemuan bisa berlangsung di mana saja, baik di kediaman Megawati atau Prabowo. 

Menurutnya, lokasi bukanlah masalah karena yang penting kedua tokoh tersebut ingin bertemu.

“Bisa di Teuku Umar, Kertanegara, atau Hambalang. Lokasi bukan masalah,” ujar Puan pada Kamis (3/10/2024).

Menariknya, Puan juga menyebutkan bahwa kemungkinan hidangan nasi goreng akan kembali menjadi menu saat pertemuan, mengingat pada pertemuan tahun 2019, Megawati memasak nasi goreng untuk Prabowo, yang dinikmati dengan baik oleh mantan rival politiknya itu.