Jasa Jokowi di Bidang HAM dalam Satu Dekade: Upaya Penyelesaian Kasus HAM Berat hingga Komitmen pada Disabilitas

Jakarta, tvOnenews.com - Satu dekade Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, pemerintah berupaya peduli terhadap perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai sektor.

Termasuk terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, hingga komitmen dalam menjamin hak-hak disabilitas

Kinerja Jokowi di bidang Hak Asasi Manusia ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menangani persoalan HAM dari berbagai aspek.

Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, memang sempat menemui jalan buntu meskipun Indonesia telah melewati lima pergantian presiden sejak era Orde Baru.

Kendati demikian, kebuntuan itu mulai terurai saat Jokowi membuat terobosan penting pada masa pemerintahannya.

Melalui kebijakan yang belum pernah diambil oleh pemerintah sebelumnya, Jokowi dengan tegas mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Baca Juga

Giliran DPR Sentil Jokowi yang Merasa Tak Berperan Mengesahkan Revisi UU KPK 2019

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat" tutur Jokowi dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, 11 Januari 2023 silam. 

Ada 13 peristiwa pelanggaran HAM berat yang diakui oleh Jokowi, mulai dari Peristiwa 1965-1966 hingga kasus di Aceh dan Papua antara 1989 hingga 2003. Jokowi saat itu menyebutkan satu per satu 13 pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu yang diakui oleh pemerintahannya, antara lain:

1. Peristiwa 1965-1966;

2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985;

3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989;

4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989;

6. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa tahun 1997-1998;

7. Peristiwa kerusuhan Mei 1998;

8. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999;

9. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999;

10. Peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999;

11. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002;

12. Peristiwa Wamena, Papua di 2003; dan

13.Peristiwa Jambo Keupok di Aceh tahun 2003.

Pengakuan itu disampaikan setelah Jokowi menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) yang dibentuk melalui Keppres No. 7 Tahun 2022.

Dalam pernyataannya, Jokowi juga menyampaikan simpati kepada para korban dan keluarganya.

"Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial," jelasnya.