Jasa Jokowi di Bidang HAM dalam Satu Dekade: Upaya Penyelesaian Kasus HAM Berat hingga Komitmen pada Disabilitas

Selain pengakuan, pemerintah juga berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini melalui langkah-langkah nonyudisial, namun tidak menutup kemungkinan adanya penyelesaian melalui jalur hukum.

Pengakuan ini menuai berbagai respons dari publik, ada yang mengapresiasi, tetapi ada juga yang mengkritisi pendekatan nonyudisial.

Pihak yang mengkritik menilai bahwa rekonsiliasi nonyudisial belum sepenuhnya memenuhi kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional.

Tetapi, banyak juga yang mengapresiasi langkah ini, termasuk dari keluarga korban.

Saburan, salah satu keluarga korban peristiwa Jambo Keupok di Aceh, menyatakan rasa terima kasihnya atas pengakuan pemerintah dan penerapan penyelesaian nonyudisial.

"Saya mewakili seluruh ahli waris keluarga korban Jambo Keupok sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, Pak Presiden yang telah mengakui kasus yang kami alami itu sebagai pelanggaran HAM berat. Kami atas nama keluarga korban sangat-sangat menerima penyelesaian dalam bentuk non yudisial untuk sementara ini," kata Saburan pada 27 Juni 2023, dikutip dari keterangan resmi Istana.

Baca Juga

Deretan Mantan Presiden-Wapres yang Hadiri Sidang Tahunan MPR

Di lain pihak, Samsul Bahri, korban peristiwa Simpang KKA, juga berterima kasih kepada Jokowi dan berharap agar pemerintah juga membuka jalan untuk penyelesaian yudisial, selain nonyudisial.

"Kami harapkan bahwa dalam pemenuhan ini kami mengharapkan pemerintah secepatnya membuat pengadilan-pengadilan HAM, yang yudisial, bukan dengan non-yudisial saja. Harapan kami pemerintah betul-betul memperhatikan korban,” ujar Samsul.

Demikian juga dengan Fauzinur Hamzah, keluarga korban dari peristiwa di Rumah Geudong pada 1998, berharap bahwa pengakuan Jokowi menjadi tonggak penting agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.

"Saya melihat sosok Pak Presiden orangnya kecil tapi jiwanya besar. Buktinya itu tangga-tangga untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Aceh dan Indonesia umumnya," kata Fauzinur saat itu.

Komitmen Jokowi dalam Menjamin Hak-Hak Disabilitas

Pemerintahan Jokowi juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas.

Pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2020, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesetaraan, aksesibilitas, dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang ramah disabilitas.