Profil Meutya Hafid, dari Jurnalis Hingga Jadi Menkomdigi, Berapa Harta Kekayaannya?

Jakarta, tvOnenews.com - Meutya Vahida Hafid telah resmi dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia pada Senin (21/10).

Ia masuk dalam kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Sejak awal berkiprah, Meutya Hafid memang kerap dekat dengan dunia komunikasi.

Perempuan kelahiran Bandung tahun 1978 itu mengawali karirnya sebagai jurnalis televisi yang akhirnya terjun ke dunia perpolitikan melalui Partai Golongan Karya (Golkar).

Saat di dunia jurnalis, ia tak tanggung-tanggung. Meutya mendapatkan sejumlah prestasi dan dedikasi, terutama pada liputan daerah konflik.

Ia meliput Darurat Militer Aceh (2003), Tsunami Aceh dan perjanjian damai Aceh (2005), Pemilu Irak (2005), Kudeta Militer Thailand dan konflik Thailand Selatan (2006), serta liputan Palestina (2007).

Baca Juga

Soal Pernyataan Jokowi PSI Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, AHY: Masih Lama!

Saat liputan Pemilu di Irak 2005. Meutya bersama Budiyanto (kameramen Metro TV kala itu, kini Pemimpin Redaksi Metro TV) disandera selama 7 hari oleh Pasukan Mujahidin Irak. Peristiwa itu dituliskan dalam bukunya “168 jam dalam Sandera”. 

Meutya akhirnya diganjar Elizabeth o' Neill Journalism Award (2007) dan sejumlah penghargaan lain di dunia jurnalistik.

Ia dianugerahi Kartu Pers Nomor Satu atau Press Card Number One (PCNO), penghargaan kepada wartawan profesional dengan kompetensi dan integritas. 

Selanjutnya, Meutya bergabung dengan Partai Golkar pada 2009 dan masuk ke Senayan pada 2010. Jatuh bangun di dunia perpolitikan Meutya rasakan bersama Partai Golkar.

Saat awal bergabung dengan Partai Golkar, Meutya Hafid maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari daerah Pemilihan Sumatera Utara 1.

Kemudian, ia terpilih dan mengawali kiprah sebagai anggota DPR di Komisi XI bidang keuangan dan perbankan. Meutya ikut dalam sejumlah gebrakan, antara lain soal Merpati Air dan kasus Citibank.   

Saat dipindah ke Komisi I DPR, bidang luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika, serta intelijen, pada 2012, Meutya mengunjungi Gaza untuk memberikan bantuan secara langsung kepada rakyat Gaza, dan bertemu pimpinan Hamas dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.  

Pada 2014, Meutya menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR.