Menteri Hukum Pastikan Semua Urusan Kementerian yang Dipecah Paling Lambat Selesai Juni 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hukum Supratman Andi Atgas memastikan seluruh urusan kementerian akibat pemecahan kementerian paling lambat selesai pada Juni 2025.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja perdananya bersama Komisi XIII DPR RI.

Supratman menyebut Juni 2025 adalah target yang ditetapkan kementeriannya dan tim transisi untuk menyelesaikan urusan nomenklatur, regulasi, dan lainnya.

“Kami menargetkan dan tim transisi sudah menyampaikan programnya bahwa paling lambat bulan Juni tahun 2025, seluruh kementerian akibat pemecahan ataupun lahirnya nomenklatur baru itu, itu bisa segera mungkin bisa bekerja dan selesai semua, baik dari sisi personil, regulasi, dan lain-lain,” ujar Supratman di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

“Secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru itu sesegera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” jelasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menjelaskan tim transisi Kementerian Hukum dan HAM bertugas menata kembali regulasi dan kelembagaan kementerian pecahan Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga

Kapolri Lapor Pembangunan SPPG Polri ke Presiden: 33 Dibangun di Wilayah 3 T dan 47 Pakai Energi Terbarukan

“Kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi empat kementerian.

Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kedua, Kementerian Hukum. Ketiga, Kementerian HAM. Keempat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (saa/ree)