Ada Kabar Buruk di Indonesia, 3 Ancaman Bahaya Ini Harus Diwaspadai Presiden Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Aktivis 98 dan Direktur Eksekutif Indonesia Democracy Bridge Research Institut (Ind-Bri), Bernard Haloho, mengatakan saat ini Presiden Prabowo diwarisi keadaan dalam negeri yang berat, seperti jatuhnya daya beli kelas menengah, persoalan politik, hukum dan tren naiknya jumlah pengangguran akibat gagalnya daya saing sektor industri dan tutupnya perusahaan.

Ditambah situasi dunia yang semakin kompleks dan komplikated untuk dicarikan solusinya. 

"Dengan terpilihnya Prabowo menjadi presiden tidak ada lagi yang meragukan keahlian strategi dan daya tahan politiknya. Kepedulian dan pengetahuan terkait isu global menjadi harapan publik terhadap dirinya. Namun, Prabowo harus sadar ada bahaya besar yang sedang mengintai, mengakumulasi dan bisa segera meledak bila terlambat melakukan tindakan politik," ujar Bernand dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024). 

Kemudian, ada enam persoalan besar dan bahaya, yakni utang global, konflik internal, konflik eksternal, pengungsi, perubahan iklim dan teknologi.

Situasinya terus mengalami metastasis dan bifurkasi. Batas negara menjadi pudar di tengah berjamurnya partai sayap kanan menang di banyak negara Eropa. Telah menjadi ancaman serius dan nyata bagi pemimpin dunia.

Baca Juga

Tim Robotik Surabaya Juara ASEAN MATE ROV 2026, Wakili ASEAN di Kejuaraan Dunia

"Ancaman dunia ini menjadi bahaya besar bagi suatu negara yang sistem hukum, ekonomi dan politiknya penuh skandal dan racun disertai kohesivitas masyarakatnya keropos," jelasnya.

Selain itu, di dunia ada tiga ancaman bahaya yang dominan yang harus segera dipetakan dan diatasi dan dimaknai oleh Presiden Prabowo, yakni utang negara, konflik internal dan konflik eksternal (regional/global).

Berdasarkan para ahli keuangan dunia tentang utang yakni Utang harus digunakan untuk kegiatan yang produktif dan cepat menciptakan pendapatan signifikan dari besarnya utang.

Dengan disertai penegakkan hukum yang bebas dari intervensi kekuasaan maka kebocoran penggunaan utang dapat dicegah.

"Moral hazard dari pejabat berwenang dalam penggunaan utang juga dapat dihindari," tegas dia.

Dengan begitu, Presiden Prabowo harus menunjukkan kepemimpinannya dalam mengatasi utang.

Dengan mengundang Ray Dalio sebagai pembicara di Kabinet Merah Putih, Prabowo sepertinya memberikan sinyal kuat memiliki strategi berbeda dengan Jokowi terkait utang.

Sementara, ancaman kedua yang membuat rapuh sebuah negara adalah konflik internal.

Dalam konteks Indonesia potensi pusaran konflik terbesar ada di dalam Kabinet Prabowo sendiri.

Presiden Prabowo tentunya harus cepat mengatasi potensi konflik di kabinetnya.

"Waktunya memang masih panjang bila ukurannya agenda politik 2029. Namun, tsunami  bisa terjadi kapan saja bila semua syarat dan kondisi kulminasi yang terjadi di dunia terbentuk dan menyatu dengan kondisi objektif dan subjektif suatu negara yang rentan menghadapi badai perang di dunia," ungkap dia. 

Selain itu, ancaman ketiga konflik global, dimana situasi dunia bisa dikatakan sudah sangat kusut dengan terjadinya perang di banyak wilayah.

Semua jenis perang sedang terjadi menuju kesempurnaan seakan sudah menutup opsi jalur diplomatik, dengan ada negara yang sepertinya berada di atas hukum internasional.

Namun, dengan pengetahuan geopolitik global yang paripurna, Presiden Prabowo sepertinya sedang menjalankan strategi tersebut.

Hal ini bisa dilihat dari gebrakan pertama Menlu Indonesia yang hadir dalam forum BRICS dan mendaftarkan Indonesia menjadi anggotanya.

Tanpa menarik dan menjaga jarak dari forum-forum dunia lain yang sudah dimasuki Indonesia.

Dengan demikian bila tiga persoalan dominan dunia dapat diantisipasi berdasarkan kepentingan nasional Indonesia, maka secara paralel pilihan strategis yang harus diambil oleh Presiden Prabowo setelah mendapat benefit dari banyaknya investasi yang masuk adalah menyiapkan generasi muda belia untuk fokus di bidang teknologi.

Oleh karenanya, teknologi menjadi game changer wajah dunia dalam lima tahun kedepan dan ini masih dalam era pemerintahan Presiden Prabowo.

"Di tengah dunia yang sedang mengalami dinamika dan uncertainty sangat tinggi tersebut, tentunya hal ini menjadi prioritas untuk segera dirumuskan strategi antisipasinya," tandas dia.(lkf)