Kemendikdasmen Ubah Kurikulum SMK Usai Jalin Kerjasama dengan KPPMI

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar rapat koordinasi pada Kamis (14/11/2024).

Rapat koordinasi sebagai bentuk kerja sama antar kedua lembaga untuk mencetak tenaga pekerja migran profesional yang siap dikirim untuk meniti karier di luar negeri.

Menteri KPPMI, Abdul Kadir Karding menuturkan kerjasama itu dijalani dalam upaya meningkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak masa pendidikan.

“Jadi kita akan sepakat untuk bekerjasama, paling tidak dalam hal, penyiapan tenaga kerja yang profesional untuk beberapa negara yang memang ada kaitannya,” kata Karding kepada awak media, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Karding menuturkan kerjasama yang dilakukan menargetkan peningkatan kualitas PMI yang akan dikirim ke luar negeri.

Ia menuturkan peningkatan kualitas PMI dapat terjadi dikarenakan sejumlah pelatihan yang dilakoni para siswa sejak SMA.

Baca Juga

Jamintel Reda Manthovani Ungkap Kejaksaan Ikut Peran Aktif Awasi Keberlangsungan PIP

Menurutnya para pelajar bakal dibekali pengetahun mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di negara penempatan. 

Langkah ini, kata Karding, turut sebagai upaya perampingan proses PMI saat akan ditempatkan ke luar negeri mengingat telah mendapat sejumlah pelatihan.

“Yang kedua kita akan berusaha job order yang ada ini, kita sampaikan kepada sekolah-sekolah yang dipilih oleh nanti, kejuruan-kejuruan yang dipilih untuk menyesuaikan job order yang ada sehingga langsung bisa dapat, diterima dengan baik disana tanpa harus berkali-kali pelatihan,” ungkapnya.

Sementara itu, Mendikdasmen, Abdul Mu'ti mengamini kerjasama yang terjadi antar dua lembaga itu.

Ia menuturkan pihaknya menargetkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah-daerah yang selama ini menjadi lumbung PMI. 

Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah penjajakan terhadap SMK yang menjadiumbung PMI.

“Di SMK-SMK tertentu, di daerah-daerah tertentu, yang selama ini dalam pantauan (KPPMI), itu menjadi supplier pekerja migran yang cukup besar,” ucapnya.

Tak hanya itu, Abdul Mu'ti mengaku pihaknya akan menyesuaikan kurikulum pada SMK yang menjadi lumbung PMI tersebut.

Kata ia, SMK yang mendapat pelatihan tersebut dapat menambah waktu perpanjang sekolah menjadi lima tahun dengan target penggemblengan dalam melatih bidang kerja yang dipilihnya.

“Terkait dengan kesiapan kami sebagai institusi kementerian yang memang mendidik, khususnya mereka yang sedang belajar di SMK untuk bisa berkesempatan bekerja di mancanegara, bekerja di luar negeri. Kemudian tentu konsekuensi dari desain kurikulum yang memungkinkan untuk para pelajar ini bisa bekerja di luar negeri,” pungkasnya. (raa)