Satpol PP DKI Jakarta Siapkan 2.000 Personel untuk Penurunan APK dan Keamanan Pilkada

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2024 termasuk penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Arifin mengatakan bahwa Satpol PP akan menurunkan hampir 2.000 personel untuk memastikan penurunan APK selama masa tenang.

“Penurunan APK itu menjadi bagian dari tugas kami, membantu KPU dan Bawaslu. Kami siap mendukung penuh agar Jakarta kembali rapi dan tertata setelah masa kampanye,” ujar Arifin di Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Arifin juga menyampaikan bahwa selama hari H Pilkada, Satpol PP akan menugaskan sekitar 3.838 personel untuk mengamankan TPS dan memastikan distribusi logistik termasuk kotak suara berjalan lancar.

“Kami berharap Pilkada berjalan damai dan penuh kesejukan,” tambahnya.

Baca Juga

Fakta Misteri Cacahan Uang di TPS Ilegal Bekasi, Pemilik Lahan Beri Pengakuan Begini

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memimpin Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Dalam pidatonya, Gibran menekankan bahwa masa tenang Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 24-26 November harus dipastikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pengawasan yang ketat dari seluruh pihak terkait.

“Masa tenang ini harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus awasi proses Pilkada ini mulai dari pencoblosan, proses perhitungan sampai penetapan,” ujar Gibran.

Ia juga menekankan pentingnya pengawalan penuh jika terjadi sengketa Pemilu. 

“Jika ada sengketa Pemilu, tolong dikawal penuh. Pastikan semua pihak mendapatkan haknya dan bisa mengajukan gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Gibran mengingatkan bahwa perbedaan pilihan dan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

“Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita, justru itu yang mendewasakan demokrasi kita. Pemahaman ini yang harus terus disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya. (agr/nsi)