Jelang Masa Pencoblosan Pilkada Serentak 2024, Tudingan Hasto Terhadap Jokowi Dipertanyakan Publik
- tvOnenews/Aldi Herlanda
Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan yang bersumber dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Hasto saat hadir sebagai narasumber podcast channel YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat (22/11/2024).
Hasto mengungkap upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan membuka kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta.
"Kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan," ucap Hasto dikutip pada Senin (25/11/2024).
Ramainya kabar tersebut turut direspons oleh Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pasbara Jokowi, Budianto Hadinegoro menilai tuduhan tersebut tak berdasar.
"Ini tudingan serius! sangat menyesatkan. Kita harus melihat fakta hukumnya. Kalau memang ada indikasi kriminalisasi, mari kita telusuri dan pastikan apakah itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Budianto kepada awak media, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Budianto menyayangkan pernyataan Hasto yang baru disampaikan saat ini menjelang masa pencoblosan Pilkada Serentak 2024.
Ia menilai pernyataan tersebut dalam upaya menargetkan kepentingan tertentu jelang masa pencoblosan Pilkada.
"Kenapa baru sekarang pernyataan ini disampaikan? Kenapa tidak dari dulu? Apakah ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, apalagi dalam konteks Pilkada yang semakin dekat?," kata Budianto.
"Kita harus waspada dengan segala bentuk informasi yang beredar menjelang pemilu, yang sering kali dipolitisasi untuk kepentingan tertentu," sambungnya.
Budianto menilai pernyataan Hasto ditengarai adanya dukungan yang diberikan Jokowi kepada sejumlah kontestasi Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya hal itu wajar dilakukan mengingat Jokowi tak lagi sebagai pejabat negara usai purna tugas sebagai Presiden RI.
"Pak Jokowi berhak untuk mendukung calon-calon kepala daerah. Itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi, tidak ada yang salah dengan langkah beliau dalam berkampanye dan memberikan dukungan," kata Budianto.
"Terlalu sering kita mendengar tuduhan kriminalisasi, ada yang teriak akan menjadi tersangka, ada yang menuding aparat penegak hukum berpihak pada satu pihak tertentu," sambungnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Pasbara Jokowi, David Febrian mengimbau khalayak untuk dapat mencermati informasi yang beredar jelang masa pencoblosan Pilkada Serentak 2024.
Load more