Gerindra Tanggapi Tudingan PDIP soal Pengerahan Aparat di Pilgub Jateng 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad merespons tudingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal adanya pengerahan aparat negara di Pilgub Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Dasco menyebut tudingan-tudingan kecurangan itu dapat dibuktikan di Badan Pengawas Pemiu (Bawaslu) maupun Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Mungkin akan bisa dibuktikan apabila kemudian ada laporan ke Bawaslu, ke Gakkumdu. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya,” tegas Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Sumber :

• ANTARA

Menurut dia, seluruh kemenangan yang didapat oleh pasangan calon yang diusung Partai Gerindra di beberapa daerah ini berkat kerja keras semua pihak.

Baca Juga

Prabowo–Megawati ‘Mesra’ di Istana, Pengamat: Sinyal Kuat Persatuan Elite di Tengah Gejolak Global

“Jadi kemenangan Pilkada pada saat ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia pada pesta demokrasi,” tegasnya.

Dasco menyebut kemenangan itu milik seluruh rakyat Indonesia. Pihaknya berkomitmen untuk membangun serta memajukan Indonesia.

“Tentunya setelah Pilkada, lima hari kemudian kita sama-sama melihat ke depan untuk membangun Indonesia, membangun bangsa dalam rangka kemajuan Indonesia,” jelas Wakil Ketua DPR RI ini. 

Sebelumnya, Megawati menyebut sejumlah pasangan calon Pilkada 2024 di sejumlah daerah menghalalkan berbagai cara untuk menang. Mereka bahkan menggunakan sumber data dan alat-alat negara untuk mendapat kemenangan.

“Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” ujar Megawati dalam keterangan resmi, Rabu (27/11/2024).

Presiden ke-5 RI ini pun mengaku mendapat laporan adanya pengerahan kepala daerah hingga aparat kepolisian secara masif di Jateng untuk memenangkan salah satu calon.

“Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” jelas Megawati. (saa/aes)