Praktisi Hukum Bicara Kasus Firli Bahuri dari Kacamata Hukum Pidana, Ternyata Katanya...

Jakarta, tvOnenews.com - Praktisi hukum dari Universitas Mataram, Sirra Prayuna ikut menanggapi soal kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan terhadap eks Ketua KPK Firli Bahuri masih menjadi perhatian publik. 

Dia menilai jika melihat kasus Firli Bahuri dari kacamata hukum pidana, kasus ini tergolong sederhana.

“Pembuktian dalam perkara pidana cukup dilakukan dengan memenuhi dua alat bukti yang sah,” ujar Sirra Prayuna kepada media, Kamis (28/11/2024).

Dia juga mengungkapkan, anatomi perkara seperti yang dituduhkan Polda Metro Jaya terhadap Firli Bahuri sudah seharusnya mengedepankan prinsip pembuktian yang jelas.

“Dalam konteks pembuktian, jika ada yang memeras tentu ada yang diperas. Lalu, harus diketahui kapan peristiwa itu terjadi, di mana tempatnya, bagaimana caranya, serta siapa saja saksi yang melihat dan mendengar langsung. Itu semua adalah elemen penting yang bisa dibuktikan secara hukum,” tambahnya.

Informasi yang dihimpun hingga kini sudah 123 saksi dan 11 ahli diperiksa terkait kasus ini.

Baca Juga

Kisah Jenderal Hoegeng Lawan Mafia Penyelundupan Mobil Mewah, Tak Gentar Meski Dihadang Orang Berpengaruh

Namun, berkas perkara yang bolak-balik antara penyidik dan kejaksaan membuat publik bingung dan bertanya-tanya mengenai kekuatan alat bukti yang dimiliki penyidik.

“Jika hingga saat ini belum ada bukti yang cukup maka demi keadilan, penyidik perlu mempertimbangkan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP,” tegas Sirra.

Sirra Prayuna juga menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.

Dia menerangkan, hak Firli sebagai subjek hukum harus dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

“Dalam Piagam Hak Asasi Manusia dan UUD 1945, setiap orang dijamin untuk mendapat perlakuan hukum yang adil dan proporsional. Hak konstitusional Firli Bahuri sebagai warga negara harus dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan kejelasan hukum,” tegasnya.

"Harus murni soal hukum, bukan soal lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak bisa seseorang disandra statusnya oleh sebab kekuarangan alat bukti," sambung dia.

Sebelumnya, Firli Bahuri kembali dipanggil sebagai tersangka hari ini terkait dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Pemanggilan ini semakin menambah kerancuan dalam perkara tersebut, terutama dengan petunjuk jaksa bahwa berkas perkara tidak memenuhi syarat materil.(hmd/lkf)