Jusuf Kalla Ditunjuk Lagi Jadi Ketua Umum PMI 2024-2029
- Taufik-tvOne
Jakarta, tvonenews.com - Palang Merah Indonesia (PMI) telah menggelar sidang pleno kedua musyawarah nasional (Munas) ke-22 tahun 2024 pada Minggu (8/12/2024) malam.
Hasil sidang pleno itu meminta Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI.
"Memutuskan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dan secara aklamasi meminta beliau kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029," kata Ketua Sidang Pleno Kedua Adang Rocjana, Senin (9/12/2024).
Keputusan ini disampaikan oleh mayoritas peserta Munas yang terdiri dari pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia.
Adang yang juga Ketua PMI Jawa Barat menjelaskan bahwa mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.
“Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI," ucap Adang.
Ketua Panitia Munas ke- 22 PMI Fachmi Idris menambahkan berdasarkan laporan panitia kredensial penerimaan usulan bakal calon ketua umum terdapat dua calon ketua umum.
Namun, yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon ketua umum hanya Jusuf Kalla.
"Artinya Jusuf Kalla adalah calon tunggal," kata Fachmi Idris.
Dalam laporannya saat pembukaan sidang organisasi Munas, Fachmi menuturkan merujuk Pasal 66 ayat 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga PMI, berdasarkan laporan yang masuk, terdapat dua calon ketua umum, yaitu Agung Laksono dan Jusuf Kalla.
"Namun, sampai batas waktu yang ditetapkan, surat dukungan yang masuk untuk Agung Laksono tidak sampai 20% dari suara jumlah utusan yang berhak hadir. Sehingga, gugur menjadi bakal calon," beber Fachmi.
"Sedangkan, untuk Jusuf Kalla, dukungan yang masuk melebihi 50% dari jumlah utusan yang berhak hadir. Menurut aturan PMI, apabila ada bakal calon dukungannya lebih dari 50%, maka calon
tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum,” jelasnya.
Adapun laporan pertanggungjawaban Jusuf Kalla disampaikan melalui video dokumentasi yang menampilkan berbagai aktivitas PMI selama masa kepemimpinannya.
Beberapa poin utama laporan tersebut meliputi dukungan PMI dalam pengendalian pandemi Covid-19 di berbagai daerah, aksi tanggap darurat di berbagai lokasi bencana di Indonesia, implementasi program-program yang mendukung kegiatan adaptasi perubahan iklim dan aksi kemanusiaan internasional di Gaza.
Load more