Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Perubahan Digelar, Analis Kebijakan Ahli Madya: Ini Momentum Penting

Jakarta, tvOnenews.com - Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) melakukan Rapat Pembahasan Lanjutan Penyusunan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah III, Muliani Sulya Fajarianti mengatakan acara ini bertujuan menyamakan persepsi dan pemahaman, serta menghasilkan kesepakatan terkait penyusunan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Acara ini merupakan momentum penting untuk menghimpun masukan dan saran dari pemerintah daerah, agar dapat diakomodir dalam Rancangan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," ujar Muliani dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Dia juga menyebutkan rapat ini dilaksanakan sekaligus untuk melakukan penyempurnaan aturan terkait tata kelola keuangan daerah.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting  mempedomani peraturan perundang-undangan.

Hal ini dikarenakan pengambilan kebijakan dalam pengelola keuangan perlu memahami regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

BSKDN Kemendagri Perkuat Strategi Percepatan MBG di Daerah 3T

“Konsideran menimbang sesuai arahan Biro Hukum akan ditambah jika diperlukan untuk mengakomodir aturan-aturan baru lainnya yang terkait. Selain itu, nomenklatur pada batang tubuh terhadap istilah Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)  perlu diperjelas perbedaannya dalam definisi ketentuan umum,” terangnya.

Muliani Sulya Fajarianti melanjutkan pembahasan lainnya antara lain berkaitan mengenai Pasal 4 Rancangan Peraturan Pemerintah berbeda dengan Pasal 102 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022.

Kemudian, berkaitan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). 

“Selain itu berkaitan dengan mekanisme hibah uang (KPPN) ataupun hibah barang (DJKN), menteri keuangan sudah tau tanpa perlu disampaikan laporan hibah oleh pemerintah daerah karena semua teregister. Namun untuk pelaporan kepada Menteri dalam rangka evaluasi dapat dimungkinkan, dan kepada Kementerian Keuangan agar dapat dipertimbangkan untuk kompensasi dana perimbangan lainnya,” tuturnya.(lkf)