DPD Gandeng Kemendagri Perketat Validasi Aplikasi Lapor Senator

Jakarta, tvOnenews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengambil langkah tegas memperketat validasi pengaduan masyarakat guna memastikan setiap suara publik yang masuk ke lembaga legislatif benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Langkah strategis ini ditempuh melalui penjajakan integrasi sistem dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi (SID) Setjen DPD RI, Hartawan, mengungkapkan bahwa platform pengaduan digital Lapor Senator selama ini telah menerima gelombang aspirasi yang sangat masif dari masyarakat di berbagai penjuru tanah air.

"Saat ini DPD RI menerima sekitar 35.000 aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor Senator. Masalahnya, penyampai aspirasi tersebut belum dapat terverifikasi secara pasti apakah benar warga yang bersangkutan," ungkap Hartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Melalui sinergi pemanfaatan data kependudukan Dukcapil, Hartawan optimistis aplikasi Lapor Senator nantinya mampu melakukan penyaringan awal secara mandiri. Sistem verifikasi otomatis ini dirancang khusus untuk menutup celah pemalsuan identitas sekaligus menjamin keabsahan subjek hukum di balik setiap aduan yang masuk.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kerja Layanan Administrasi Data Kependudukan Bidang Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Perbankan Kemendagri, Gede Gusta Ardiyasa, memaparkan bahwa mekanisme pemanfaatan data kependudukan wajib mematuhi kerangka regulasi dan teknis yang diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2023.

Baca Juga

Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Ia menekankan pentingnya aspek pengamanan data sebelum akses sistem kependudukan resmi dibuka bagi lembaga negara.

"Syarat utama PKS [Perjanjian Kerja Sama] pemanfaatan data kependudukan meliputi surat permohonan, nota kesepahaman, dan kepemilikan Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI," jelas Gede Gusta.

Menanggapi persyaratan tersebut, pihak DPD RI memastikan telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. "Untuk saat ini DPD RI sudah lolos proses sertifikasi ISO 27001 yang rencananya akan diluncurkan pada 25 November 2026 mendatang," pungkas Hartawan. (raa/amr)