Menag Kritik Tak Ada Suara Azan di PIK, DPP Samudra: Muslim Mayoritas!

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyayangkan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) juga masih minim suara azan.

"Mestinya kita jangan biarkan daerah Jakarta ini tidak ada masjidnya. Sekitar 1.000 hektare di Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak ada suara azan," kata Nasaruddin saat menghadiri Rapat Pleno V Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI dikutip di laman resmi MUI.

Ketua Umum Santri Muda Nusantara (Samudra) Sukarya Putra menilai PIK harus menghormati nilai nilai luhur budaya, keberagamaan mayoritas pada bangsa ini 

"Seyogyanya dalam membangun kawasan yang merupakan bagian dari Pembangunan Strategis Nasional (PSN) mestinya pihak pengembang dan pengelola memperhatikan juga pendirian Masjid di tengah kemegahan kawasan tersebut. Dewan Santri Muda Nusantara (DPP Samudra) melihat justru hanya satu bangunan ibadah (Vihara) saja yang ada di kawasan ini. Tentu sebagai negara mayoritas muslim terbesar dunia, PIK haruslah patuh terhadap keragaman budaya dan memperhatikan masyarakat mayoritas yang ada. Bagi Samudra tidak ada masalah dengan keberadaan PIK. Silahkan bangun kawasan tersebut dengan ornamen yang modern tetapi nilai-nilai terhadap keberadaan Masjid juga harus ada. Contohi TMII adalah cerminan miniatur keberagaman bangsa sebagai kawasan bangunan daerah Nusantara dengan tetap berpijak pada akar budaya bangsa Indonesia," jelasnya Minggu (22/12/2024).

Kehadiran bangunan PIK terhadap tidak tampaknya masjid di kawasan tersebut ungkap Sukarya Putra, sangat menyinggung perasaan ummat muslim sebagai ummat mayoritas. Oleh karena itu, PIK harus segera merealisasikan bangunan masjid jika menghargai kebhinekaan.

Dewan Pimpinan Pusat Santri Muda Nusantara (DPP Samudra) yang memiliki anggota dan pengurus dari masyarakat santri mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Pengembang dan pengelola PIK dan akan senantiasa ikut mengawal, menyuarakan atas ketidak adilan yang dilakukan oleh pengembang dan pengelola PIK yang tidak peka dan atau dengan sengaja tidak menyediakan (membangun) rumah ibadah Masjid di kawasan PIK. 

Baca Juga

DPP BKPRMI: Tradisi Dialog Pejabat dan Mahasiswa di Kampus Adalah Kemajuan Demokrasi

"Kami akan terus memantau sampai ada konfirmasi yang jelas dari pihak pengelola PIK," tuturnya. (ebs)