Pimpinan Baru KPK Ditantang Bergerak Telusuri Dugaan Korupsi di Lingkungan Instansi Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Koordinator Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) Haris Pertama, desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan baru untuk berani menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PT PLN, khususnya Unit Induk Pembangkit Listrik Sumatera Bagian Selatan.

Diketahui, KPK telah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PT PLN, khususnya pada Unit Induk Pembangkit Listrik Sumatera Bagian Selatan.

Laporan dengan nomor informasi 2024-A-04570 ini berkaitan dengan proyek pengadaan dan pemasangan Mill Pulverizer, termasuk instrumen kontrol, yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp323.977.000. 000 (tiga ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tuju juta rupiah). 

Baca Juga

Jokowi Dukung UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama: Revisi 2019 Inisiatif DPR, Saya Tidak Teken

 “Kami menilai ini sebagai ujian bagi pimpinan KPK yang baru. Jika mereka tidak bertindak, ini akan menjadi bukti bahwa KPK mulai kehilangan taringnya,” ujar Haris dalam keterangannya, Kamis (26/12/2024).  

Haris menegaskan KPK tidak boleh membiarkan kasus ini terhenti pada tahap laporan saja.

Menurutnya, penyelidikan segera harus dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaku korupsi, baik di internal PT PLN maupun pihak lain yang terlibat, dapat dibawa ke meja hijau. 

“Jika KPK tidak bergerak, kami akan menunjukkan kekuatan rakyat. Kami siap mengerahkan ribuan massa untuk mengingatkan KPK akan tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.  

Haris menilai dugaan korupsi pada proyek strategis nasional seperti ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Ini bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Ini soal masa depan masyarakat yang dirampas oleh koruptor,” tambahnya.  

KAMERAD menilai, langkah tegas KPK dalam menangani laporan ini akan menjadi barometer awal bagi kepemimpinan baru.

Haris menyebutkan bahwa pimpinan KPK harus mampu membuktikan independensinya dengan mengusut kasus ini tanpa pandang bulu. 

“Jika KPK gagal menangkap para pelaku, maka kepercayaan publik terhadap lembaga ini akan semakin tergerus,” terangnya.  

Kasus ini menjadi ujian penting bagi KPK dalam memberantas korupsi di sektor strategis seperti kelistrikan. 

“Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. KPK harus membuktikan bahwa mereka masih layak disebut sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi,” tutur dia.(lkf)