Promotor: Pajak 12 Persen Tak Berpengaruh Signifikan Pada Harga Tiket Konser

Jakarta, tvOnenews.com - CEO PT. DEWA19 All Stars Promotor Sugiresky mengatakan terkait adanya pengenaan pajak 12 persen yang ditetapkan pemerintah, tidak ada perubahan signifikan pada pembelian tiket konser pada tahun 2025.

"Apapun keputusan pemerintah ya itu kan mengenai regulasi jadi saya rasa tentunya promotor akan tetap taat dan patuh terhadap aturan pemerintah, tapi perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya (kenaikan harga) gak signifikan," kata Sugi dalam konferensi pers Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 mengutip Antara pada Selasa (31/12/2024).

Iya mengatakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025, hanya dihitung dari komponen kecil dari harga tiket konser, yang mana adalah biaya management system. Sementara pajak daerah yang dikenakan dalam harga tiket tidak ada kenaikan atau tetap 10 persen.

Ia memberi contoh, jika harga tiket Rp1 juta, maka biaya management system akan dikenakan sebesar 5 persen dari harga tiket atau sebesar Rp50 ribu. 

Jika dikenakan PPN 12 persen, maka hanya akan diambil dari Rp50 ribu atau hanya sekitar Rp6.000 dari harga management system.

"Jadi PPNnya jangan sampai salah kaprah hitungnya, jadi harusnya tidak signifikan," lanjut Sugi.

Baca Juga

DPRD Surabaya Bakal Panggil Dinkes dan RSUD Soewandhie, Soroti Layanan Medis Korban Ricuh Konser Denny Caknan

Adapun harga tiket Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 dijual mulai dari Rp600 ribu hingga Rp1,7 jutaan.

Pemerintah akan menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap. 

Tarif 11 persen berlaku sejak 1 April 2022 dan tarif 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.

Pemerintah menaikkan tarif PPN utamanya untuk barang mewah yang merupakan konsumsi masyarakat kalangan atas, serta dalam waktu bersamaan pemerintah juga menetapkan kebijakan afirmatif pajak nol persen untuk sejumlah bahan pokok menjadi konsumsi kalangan masyarakat lainnya.(ant/ree)