Soal Hasto Kristiyanto Miliki Video Jokowi Minta Perpajangan 3 Periode, Ketum Partai Golkar: Jangan Diputar Kaset Rusak

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Isu tersebut kembali muncul dari pernyataan politisi PDIP Guntur Romli mengenai Hasto Kristiyanto yang memiliki bukti Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Bahlil meminta Guntur tidak mengeluarkan isu lama tersebut.

Pasalnya, Bahlil mengakui dirinya sebagai orang yang pertama kali meminta Pilpres 2024 ditunda. 

“Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali,” kata Bahlil di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Namun, dia membantah telah mendapat perintah dari Jokowi untuk menyuarakan agar Pilpres 2024 ditunda. 

Baca Juga

Lewat Fokusmaker, Partai Golkar Perkuat Kaderisasi Kawula Muda

Bahlil menegaskan Jokowi tidak pernah meminta pra mentwrinya untuk menggulirkan wacana penundaan Pilpres 2024.

“Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi,” jelasnya.

“Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema,” sambung Bahlil.

Bahlil mengaku didatangi oleh sejumlah pengusaha dan investor. Dia menyebut mereka juga sepakat agar Pilpres 2024 ditunda.

“Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga priode,” bebernya.

Menteri ESDM itu lantas meminta kepada semua pihak, termasuk Guntur Romli agar tidak kembali menggulirkan isu tersebut.

“Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah, gitu ya, untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang dituntut itu saya, waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres,” ujar Bahlil.

"Jadi kalau sakitnya di kepala, jangan garuk di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi enggak benar itu," pungkasnya. (saa/raa)