Tegas, Polda Kaltara Komitmen Tangani Permasalahan Migrasi dan Kasus TPPO

Kemudian, permintaan tenaga kerja di sektor informal, yang sering kali diisi oleh migran ilegal.

Sekaligus, lemahnya pengawasan perbatasan yang menjadikan kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau membuat pengawasan di perbatasan menjadi tantangan.
 
Sementara, modus operandi TPPO seperti pembiayaan oleh Cukong (penyandang dana), Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri.
 
Lalu, CPMI diberangkatkan menggunakan paspor dengan alasan kunjungan keluarga.

Namun, setelah tiba di negara tujuan, mereka langsung dipekerjakan secara ilegal.
 
Adapun, Malaysia sebagai negara dengan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, telah lama menjadi tujuan utama bagi migran Indonesia.

Upah yang lebih tinggi, kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan, konstruksi, dan domestik, serta kedekatan wilayah, menjadi daya tarik utama.

Namun, banyak migran yang memilih jalur ilegal karena faktor ekonomi dan ketidaktahuan, sehingga menjadi sasaran empuk jaringan perdagangan orang.
 
Ketika para migran tanpa dokumen resmi ini memasuki wilayah Malaysia, risiko eksploitasi meningkat.

Mereka sering kali bekerja di bawah ancaman, dengan upah yang jauh di bawah standar, tanpa perlindungan hukum, bahkan dalam beberapa kasus menjadi korban perdagangan manusia.

Baca Juga

Mary Jane Veloso Dapat Pengampunan Mutlak Filipina, Komnas HAM Soroti Perlindungan Korban TPPO

Situasi ini semakin kompleks karena kurangnya edukasi dan pengawasan di wilayah asal para migran.(lkf)