Bakar Ban di Depan PTUN, Massa Ultimatum Hakim Bebas Intervensi Mafia HGU Sawit PT SKB

"Karena adanya intervensi dari oknum-oknum yang tidak kenal. Nah kita hadir di sini untuk menyuarakan bahwasanya apa yang terjadi di Pengadilan berdampak di masyarakat bawah," ucapnya.

Di sisi lain, Hamid mengaku menerima banyak informasi dan sudah banyak beredar jika hakim-hakim telah dipilih secara khusus untuk mengabulkan permohonan PT SKB. Atas dasar itu, Hamid mengatakan pihaknya mendesak agar Komisi Yudisial (KY) mengawasi jalannya perkara sengketa antara PT GPU dengan PT SKb.

"Agar tidak terjadi praktik jual beli hukum, meminta Majelis Hakim menjaga integeritasnya dalam perkara antara PT GPU dan PT SKB agar tidak terjadi jual beli hukum. Juga meminta KY menyelidiki dugaan pemufakatan jahat dalam jalannya perkara PT GPU dengan PT SKB," kata dia.

Sementara itu, Koordinator lapangan Lingkar Hijau Hitam Abdillah memuntut majelis hakim menolak segala bentuk suap agar penegakan hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. 

Dia juga meminta agar tidak ada intervensi kepada Majelis Hakim dalam mengadili permasalahan di Musi Rawas Utara.

"Ini supaya masyarakat Musi Rawas Utara mendapatkan keadilan dalam permasahalan ini," katanya.

Baca Juga

Titik Terang 8 Mahasiswa UGM yang Diamankan Pascademo: 7 Orang Sudah Dipulangkan, 1 Masih Butuh Perawatan

Dia juga menyampaikan kecurigaannya terkait adanya mafia peradilan dan mafia kasus yang bergerak mengondisikan Majelis Hakim PTUN Jakarta. Tak hanya itu, dia bahkan menduga oknum PTUN telah menerima suap terkait kasus ini.

"Kabar miring lainnya Majelis Hakim PTUN Jakarta yang ditunjuk juga sudah diamankan, gejala ini sangat membahayakan dan akan berdampak mengintervensi hukum," kata Abdillah.

Dia menekankan pihaknya tidak akan tinggal diam jika aspirasi yang disampaikan hari ini tidak diindahkan PTUN. Abdillah mengatakan akan membawa ribuan massa untuk kembali melakukan aksi di PTUN dan KY.

"Kami akan datang kembali bersama ribuan mahasiswa, masyarakat, buruh, sopir angkutan tambang, dan semua kelompok yang peduli dengan kepentingan pekerja tambang karena kasus ini ribuan pekerja tambang beserta anak dan istri sangat bergantung," tegasnya.

Hal senada disampaikan Koordinator HMKBT Hafi. Dia mendesak agar sengketa ini segera diselesaikan dengan adil.