Pemuda ICMI Gugat PSN: Tuntut Batalkan Proyek PIK 2 di MA, Soroti Dugaan Pelanggaran Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melancarkan langkah tegas dengan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 12 Tahun 2024.

Gugatan ini menyoroti proyek strategis nasional (PSN) terkait pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang dinilai bermasalah.

“Kami mengajukan uji formil dan materiil atas Permenko Nomor 12 Tahun 2024 yang kami anggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tegas Ketua Umum MPP Pemuda ICMI, Ismail Rumadan, di Jakarta, Jumat (17/1).

Ismail, yang didampingi Ketua Tim Hukum Pemuda ICMI, Teguh Setya Bakti, menyoroti bahwa tidak ada pendelegasian kewenangan yang jelas dari undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam menetapkan peraturan tersebut.

Secara materiil, Ismail menyebutkan bahwa Permenko Nomor 12 Tahun 2024 telah menambah norma yang tidak diperintahkan oleh regulasi di atasnya.

“Permenko ini melanggar Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” ungkapnya.

Baca Juga

Anggota Komite Otsus Bongkar Cara Jitu Tingkatkan Pembangunan di Papua

Pemuda ICMI menegaskan bahwa Peraturan Menko ini tidak memenuhi standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, yang telah beberapa kali direvisi, terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022.

Pemuda ICMI menyerukan agar proyek PSN yang tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk PIK 2, segera dibatalkan.

“Banyak proyek PSN yang tidak melibatkan suara rakyat sehingga menimbulkan keraguan akan manfaatnya bagi masyarakat luas,” jelas Ismail.

Teguh Setya Bakti, pakar hukum tata negara, turut memperingatkan potensi pelanggaran hukum dalam proyek PSN.

“Penetapan proyek strategis tanpa dasar hukum yang jelas dapat berujung pada pembatalan. Transparansi dan partisipasi masyarakat adalah kunci,” tandas dia. (agr)