Usulan Penundaan Pemilu 2024 Tidak Ada Kaitan Dengan Pemerintah

Jakarta - Pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Meski demikian pemerintah mengaku tidak mengetahui mengenai usulan tersebut, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik.

"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Isu terkait usulan penundaan Pemilu 2024 itu pertama kali disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, isu penundaan tersebut juga diusulkan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zuklifli Hasan.

Ketua umum PKB, Partai Golkar dan PAN tersebut mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan berbagai alasan.

Namun, Faldo menegaskan Pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan tersebut.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan Pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret," tegasnya.

Baca Juga

KPK Soroti Lemahnya Penegakan Hukum atas Pelanggaran Pemilu, Potensi Suap Jadi Alarm Keras

Menurut dia, Pemerintah saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

"Ini badai yang sangat dirasakan oleh masyarakat segala lapisan. Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," ungkapnya.

Selain pemulihan pasca pandemi, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.

"Sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan. Kalau ada yang mengaitkan Pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan Pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," katanya.

Sebelumnya, Rabu (23/2), Muhaimin Iskandar mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 ditunda.

Muhaimin mengatakan para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi, sehingga masa yang bersamaan dengan waktu transisi kekuasaan tersebut dikhawatirkan menyebabkan ketidakpastian pada sektor ekonomi dan bisnis.