NU Tak Boleh Terlibat Entitas Kolektif Kompetisi Kekuasaan, Gus Yahya: Berbahaya Bagi Bangsa

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan bahwa NU tidak boleh terlibat dalam entitas kolektif dalam kompetisi kekuasaan.

Hal ini diungkapkan dirinya saat menghadiri acara Sarasehan Asta Cita dalam Perspektif NU di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/2/2025).

Gus Yahya mengungkapkan bahwa NU sejak 1984 dalam muktamar ke-27 di Situbundo, Nahdlatul Ulama telah menyatakan kembali ke khitoh sebagai jamiyah dinia istimaiyah. 

“Berulang kali dalam berbagai kesempatan kami sudah menyampaikan bahwa pertama Nahdlatul Ulama tidak boleh terlibat atau melibatkan diri sebagai entitas kolektif sebagai pihak di dalam kompetisi kekuasaan, di dalam politik kita,” ucap Gus Yahya.

Kemudian Gus Yahya menyebutkan bahwa NU tidak boleh sebagai entitas kolektif, melibatkan diri menjadi pihak di dalam kompetisi kekuasaan dalam konstruksi negara bangsa yang dibangun ini. 

“Dan ini juga terkait dengan concern yang lebih fundamental lagi, bahwa Nahdlatul Ulama telah berkembang sebagai satu lingkungan budaya yang luas sekali yang telah ditunjukkan oleh berbagai survei mutakhir, sehingga sekarang ini saya sendiri merasa kemana-mana ketemu nya ko orang NU. Kalau ada menteri datang, itu rasanya NU semua gitu bangsa ya,” jelas Yahya.

Baca Juga

Awal Mula Penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran di Sukoharjo, Ternyata Berawal dari Warung Mi Babi

Sementara itu Yahya menuturkan jika NU terlibat dalam kompetisi dan menjadi identitas politik maka akan berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara.

Maka Gus Yahya menegaskan bahwa NU tidak boleh dibiarkan tumbuh, apalagi sengaja didorong untuk berkonsolidasi sebagai identitas politik.

"Lingkungan budaya yang begitu luas seperti ini tidak boleh kemudian dibiarkan berkembang menjadi identitas politik. Karena itu akan berbahaya sekali bagi kelangsungan bangsa dan negara," terang Gus Yahya.

Gus Yahya menerangkan bahwa NU memiliki nilai dasar untuk mengabdi, melayani, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada rakyat. 

Nahdlatul Ulama lahir karena didorong oleh keinginan untuk berupaya menghadirkan maslahat bagi masyarakat, bagi rakyat.

“Nah maka siapapun, siapapun yang sedang bekerja untuk menghadirkan maslahat bagi rakyat harus didukung oleh Nahdlatul ulama. Apalagi pemerintah. Setiap pemerintah, siapapun presidennya, setiap pemerintah pasti membangun agenda untuk kemaslahatan rakyat,” ucap Gus Yahya.

“Nah maka posisi Nahdlatul Ulama adalah menyediakan diri untuk membantu, mendukung, ikut serta berkontribusi di dalam upaya-upaya agar agenda-agenda kemaslahatan itu berhasil mencapai tujuan-tujuannya,” sambungnya. (ars/muu)