Akademisi Harap Pemerintah Bisa Fokus Perbaiki Tata Kelola Investasi

Jakarta, tvOnenews.com - Akademisi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, Agung Adiputra berharap, pemerintah fokus pada perbaikan tata kelola investasi dengan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan infrastruktur, dan menciptakan iklim bisnis yang stabil. 

"Tanpa langkah-langkah konkret ini, Indonesia akan terus tertinggal dalam persaingan global," ujar Agung dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Menurutnya, hingga saat ini belum ada upaya signifikan untuk memperbaiki sistem tata kelola investasi, padahal ini menjadi kunci menarik minat investor global.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan III tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,95% secara year-on-year (yoy), turun dari 5,05% di triwulan sebelumnya. Angka ini juga di bawah proyeksi analis sebesar 5%," ungkap Agung. 

Dia menambahkan, konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar setengah dari PDB, hanya tumbuh 4,91% secara tahunan. 

Baca Juga

PDIP Bantah Bersikap Abu-abu, Sebut Jadi Partai Penyeimbang Sesuai Arahan Megawati

"Ini menunjukkan pertumbuhan yang lesu, terutama karena penurunan pengeluaran untuk barang-barang seperti pakaian dan perumahan," jelasnya.

Agung juga menyoroti upaya Presiden Prabowo menarik investasi global melalui kunjungan ke luar negeri tidak akan efektif jika tata kelola investasi di dalam negeri tidak diperbaiki. 

"Program seperti makan bergizi yang anggarannya dinaikkan menjadi Rp171 triliun tahun ini memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, program ini tidak akan berdampak maksimal jika tidak didukung oleh perbaikan sistem tata kelola investasi. Investor membutuhkan kepastian bahwa lingkungan bisnis di Indonesia stabil dan efisien, bukan sekadar program jangka pendek," tegasnya.

Agung juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses investasi. 

"Tanpa reformasi yang serius, Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lain. Faktor seperti birokrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian hukum, dan infrastruktur yang belum memadai membuat investor enggan masuk. Belum lagi isu korupsi dan regulasi yang sering berubah, yang semakin mengurangi daya tarik Indonesia," jelasnya.

Dia juga menambahkan pentingnya jaminan hukum dan kepastian berusaha. 

"Investor dalam negeri maupun investor global butuh kepastian bahwa modal mereka aman dan akan memberikan keuntungan. Tanpa perbaikan tata kelola investasi yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang kuat dan transparansi, upaya menarik investasi akan sia-sia," tuturnya.(lkf)