Perkuat Peran Dai dalam Pembangunan Perbatasan, BNPP Tegaskan RI Tidak Membangun Tembok: Tapi Kesejahteraan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menekankan pentingnya kolaborasi para dai dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Seminar Internasional dan Upgrading Dai bertema “Sinergitas Dai dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Sambas pada Selasa (7/4/2026).

Acara ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, bersama Bupati Sambas Satono yang juga menjabat sebagai Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Kalimantan Barat.

Seminar ini diikuti peserta dari berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran strategis dai dalam pembangunan, khususnya di kawasan perbatasan.

Dalam sambutannya, Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa peran dai tidak hanya sebatas pembinaan keagamaan, tetapi juga perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat.

Ia menilai dai memiliki posisi penting sebagai penggerak sosial yang mampu membangun kesadaran kolektif, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Sambas.

Baca Juga

Kabar Baik dari Perbatasan RI-Malaysia, BNPP Siapkan Pembukaan Kembali Pos Lintas Batas Temajuk–Telok Melano

“Para dai harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” tegas Wamendagri Wiyagus, dikutip Kamis (9/4/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan kawasan perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sejumlah program nasional yang terus dijalankan untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis yang mewakili Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia kini tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan keamanan.

Ia menyebut Indonesia menerapkan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai dasar dalam pengelolaan perbatasan.

“Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujar Nur Kholis, Rabu (8/4/2026).