Kebun Binatang Bandung Disegel Kejaksaan, Pemkot Bandung Pastikan Karyawan Tak Terkena PHK Massal

Bandung, tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara memastikan penyegelan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) tidak akan berpengaruhi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan yang telah bekerja.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyegel aset Bandung Zoo ini mencakup enam titik aset milik Yayasan Margasatwa, termasuk kantor operasional, gedung, dan gudang.

"Kalau pengelola ini kan badan usahanya atau pengelolanya yang diganti, kalau karyawan masih yang lama, tidak ada yang diganti. Masalahnya hanya pada badan pengelola, apakah tetap berbentuk badan usaha atau yayasan. Kalau mau ganti, kami serahkan kepada persatuan Kebun Binatang untuk menyeleksi pengelola yang baru," kata Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, Kamis (6/2/2025).

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar, Dwi Agus Afrianto mengungkapkan, penyegelan dilakukan pada pekan lalu. 

Penyitaan ini mencakup enam titik aset milik Yayasan Margasatwa, termasuk kantor operasional, gedung, dan gudang.

Dwi memastikan, seluruh karyawan serta satwa di Bandung Zoo tetap dalam kondisi prima dan beraktivitas seperti biasa.  

Baca Juga

Dewan Pers Beberkan Penyebab Utama Gelombang PHK Perusahaan Media di Indonesia

"Kita pastikan baik karyawan maupun satwa tetap dalam kondisi baik. Sampai nanti ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengoperasikan kebun binatang ini," kata Dwi saat dijumpai di Kejati Jabar, Selasa (3/2/2025) kemarin.

Meskipun sudah dilakukan penyegelan, Kejati Jabar tetap mengizinkan operasional Kebun Binatang Bandung agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi karyawan maupun satwa yang ada di sana.

Kejati juga mengusulkan agar ke depan Bandung Zoo dikelola oleh pihak ketiga yang lebih kompeten, mengingat beberapa pengurus yayasan saat ini tengah menghadapi dugaan tindak pidana korupsi.  

Kejati Jabar juga telah menahan dua tersangka, Sri Devi (S) dan Raden Bisa Bratakusuma (RBB), dalam kasus dugaan penguasaan lahan Kebun Binatang Bandung secara ilegal. 

Keduanya diduga tidak pernah menyetorkan keuntungan dari pengelolaan kebun binatang ke kas daerah Pemkot Bandung. (iah/muu)