Jeritan DPR usai Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81,38 Triliun: Jangan Korbankan Janji Politik Kami

Jakarta, tvOnenews.com - Efisiensi atau pemangkasan anggaran belanja 2025 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menuai pro dan kontra di antara anggota Komisi V DPR RI.

Dalam rapat Komisi V DPR bersama Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw menilai pemangkasan anggaran tersebut akan berdampak terhadap janji politik anggota dewan saat kampanye pada Pilkada 2024 lalu.

“Karena kita sebagai anggota dewan dibebani oleh sumpah jabatan kita untuk memperjuangkan aspirasi dari daerah,” kata Roberth di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Politisi PDIP itu mengaku pesimis mengetahui sisa anggaran belanja tahun 2025 Kementerian PU setelah kena efisiensi. 

“Apakah itu ada di dalam yang akan kita bicarakan, kita harapkan, itu harus ada karena itu sumpah jabatan kami. Melihat anggaran yang begini kecil, kami pesimis sekali bahwa aspirasi kami ini bisa masuk,” ungkapnya.

Di sisi lain, anggota Komisi V DPR Fraksi Golkar Hamka Kady mengaku mendukung soal efisiensi anggaran tersebut. 

Baca Juga

Analisis Pengamat Mengenai Tantangan Reformasi di Kementerian Pekerjaan Umum

Hanya saja, dia meminta efisiensi itu tidak mengorbankan janji politik anggota dewan, termasuk janji Presiden Prabowo Subianto.

“Setuju efisiensi, kita dukung pemerintah. Tapi jangan korbankan kami. Janji-janji politik kami juga ada di bawah. Kami duduk juga ini mewakili rakyat. Presiden terpilih juga ada janji politiknya,” ujar Hamka.

“Anggota DPR ada janji politiknya. Ayo pinter-pinter, ayo kita tanpa melanggar atau tidak mematuhi undang-undang yang ada. Kita bicarakan,” lanjutnya. (saa/muu)