Kortas Tipidkor Polri Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri

Jakarta, tvOnenews.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengatakan, pihaknya bisa saja menjemput paksa Firli Bahuri, eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi tersangka kasus pemerasan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Cahyono Wibowo kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

"Perintah membawa (menjemput) mungkin ada, ada dimungkinkan," ungkap Cahyono.

Cahyono menjelaskan, kewenangan menjemput paksa sudah ada dalam due proccess of law atau hukum yang adil dan tidak memihak.

Oleh karena itu, dia menyebut, pihaknya tinggal menunggu langkah dari Polda Metro Jaya sejauh mana. Apakah nantinya akan berujung kasusnya diambil alih oleh Kortas Tipidkor Polri atau tidak.

"Kemarin kan sudah dipanggil, beliau tidak hadir. Nah mungkin kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya yang sebagaimana ketentuan aturan. Mungkin entah dipanggil lagi, baru dengan perintah membawa atau apa pun itu," papar Cahyono.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Apresiasi Dedikasi Polri dalam Jaga Kamtibmas, Kawal Pembangunan dan Layani Masyarakat secara Humanis

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri turun tangan mengusut dugaan korupsi dalam proses penerbitan dokumen SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)-SHM (Surat Hak Milik) di Pagar Laut Tangerang.

Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Cahyono Wibowo menjelaskan, pengusutan ini dilakukan usai pihaknya menerima laporan indikasi dugaan korupsi dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Atas hal itu, pihaknya saat ini menelaah dugaan korupsi itu.

"Kemarin kami sudah terima surat dari Pidana Umum, menjelaskan bahwanya ada indikasi korupsi. Kemudian sudah kami undang kemarin dan diskusi. Ada memang fakta itu tapi kami juga perlu dalami dan sekarang berproses. Kami masih tahap penelaahan," kata Cahyono pada Kamis (13/2/2025).

Cahyono mengungkap, jika dalam pengusutan ditemukan fakta atau indikasi adanya korupsi, maka kasus itu tentunya akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan untuk kemudian mencari unsur tindak pidana.

Ia menyebut penyidik pun akan memanggil Kepala Desa Kohod Arsin guna dimintai keterangan.

"Jelas pasti bisa dimintai keterangan, diklarifikasikan," ucapnya. (rpi/raa)