Viral Anggota Satpol PP Cekcok Dengan Pedagang Kaki Lima di Monas, Ini Faktanya

Jakarta, tvOnenews.com - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sejumlah anggota Satpol PP terlibat keributan dengan pedagang kaki lima di wilayah Monas, Jakarta Pusat.

Peristiwa ini diunggah dalam akun media sosial Instagram @jakartapusat.info dengan keterangan ‘Video kisruh Satpol PP vs Pedagang kaki lima di Monas’, pada Jumat (21/2/2025).

Terlihat dalam rekaman, seorang anggota Satpol PP yang menggunakan seragam tengah berseteru dengan pedagang kaki lima.

Para pedagang itu tampak geram dengan anggota Satpol PP yang diduga tengah menertibkan.

“Tau bener bayar semua, itu gerobak gerobak siapa,” teriak perekam video.

“Gaboleh ambil diusir-usir gitu,” sambungnya.

Baca Juga

KDM Langsung Beri Uang Jutaan, Bantu Peternak yang Keluhkan Kotoran Ternak Tidak Diminati jadi Pupuk Kompos

Terkait peristiwa ini, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan bahwa peristiwa yang diunggah itu terjadi saat petugas berupaya menertibkan para pedagang kaki lima.

“Biasa itu mah untuk ditertibkan kan itu ada pro kontra pastikan membanding-bandingkan dengan yang lain. Pada prinsipnya kita menertibkan,” kata Satriadi, saat dihubungi, pada Senin (24/2/2025).

Lebih lanjut Satriadi mengungkap dalam peristiwa ini hanya sempat terjadi perselisihan. Namun tidak sampai pada pemukulan.

“Oh enggak enggak ada (pemukulan). Ya biasa kalo sekarang kan memviralkan gampang, padahal kewajiban kita menertibkan,” terang Satriadi.

Sementara itu para pedagang tersebut mau ditertibkan dan langsung meninggalkan lokasi usai ditegur para petugas.

“Iya cuma diimbau dan mereka sudah mau (pergi dari situ),” jelas Satriadi.

Kemudian Satriadi mengimbau kepada para pedagang kaki lima yang berada di sekitaran Monas agar berjualan pada tempat yang tidak menganggu fasilitas dan aktivitas warga.

“Kita kan tetap monitoring terus ya. Pada prinsipnya untuk berdagang kan kita ga ngelarang, tapi pada tempatnya. Jangan juga berdagang tapi menganggu fasilitas umum, mengganggu kepentingan masyarakat, pejalan kaki, lalu lintas,” ungkap Satriadi.

“Kan itu kita harus atur kan agar mereka juga tidak menganggu hak dari warga Jakarta untuk melakukan aktivitas,” sambungnya. (ars/iwh)