Soal Polemik Disertasi Bahlil, Golkar Minta Jangan Dikaitkan dengan Status Menteri

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham buka suara soal polemik disertasi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Hal ini merespons soal hasil rapat pleno Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) bahwa ada empat pelanggaran yang dilakukan Bahlil. 

Salah satunya konflik kepentingan dan ketidakjujuran pengambilan data.

“Menurut pandangan saya yang juga pernah sudah mengikuti itu dan masalah lamanya (studi tempuh). Ini kan persoalan lama. Saya tidak tahu di UI, tetapi juga dulu ada, misalkan di mana. Itu lebih cepat lagi. Ya kan? Itu kan yang dipersoalkan,” kata Idrus dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (3/3/2025).

Terkait ketidakjujuran pengambilan data, Idrus menilai permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi.

“Saya kira ini kan sebenarnya bisa. Ini kan masalah komunikasi, disampaikan. Dan ini kan masalah penelitinya itu orang-orang yang digunakan dan lain-lain sebagainya. Maka kalau itu persoalannya kan sebenarnya kan ini kan sebenarnya bisa diselesaikan. Ini kan bisa dikomunikasikan,” jelasnya.

Baca Juga

Golkar Buka Peluang Dukung Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Sebut untuk Hindari Konflik dengan Kepala Daerah

Lebih lanjut, Idrus menyebut permasalahan disertasi Bahlil seharusnya tidak dikaitkan dengan jabatannya sebagai Menteri ESDM.

“Ya Pak Bahlil, jangan dilihat sebagai menterinya dong, tapi dilihat sebagai mahasiswanya. Apa salahnya misalkan ketika itu dibicarakan dengan baik. Ini kan mestinya dibuat seperti itu,” kata Idrus.

Adapun empat pelanggaran terkait disertasi Bahlil menurut hasil rapat pleno Dewan Guru Besar UI, yakni soal ketidakjujuran dalam pengambilan data, pelanggaran standar akademik, perlakuan khusus dalam proses akademik, dan konflik kepentingan.

Bahlil lalu mendapat sanksi dengan pembatalan disertasi dan diwajibkan menulis ulang disertasinya dengan topik yang baru. (saa/muu)