Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menodai kesakralan HUT ke-80 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025 dengan simbol asing
Partai Golkar tanggapi ultimatum Presiden Prabowo Subianto terkait banyaknya aksi premanisme yang dilakukan kelompok organisasi kemasyarakatan atau Ormas.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham ikut menyoroti isu matahari kembar di Pemerintahan Republik Indonesia. Menurutnya ada yang ingin adu domba....
Hasil rapat pleno Dewan Guru Besar UI bahwa ada empat pelanggaran yang dilakukan Bahlil. Salah satunya konflik kepentingan dan ketidakjujuran pengambilan data.
Golkar yakin tak akan ada Menteri dan wakil Menteri dari partainya yang kena reshuffle. Padahal pengamat politik menyebut Bahlil layak untuk dievaluasi Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai Jusuf Kalla dan Agung Laksono seharusnya memberikan contoh yang baik terkait dualisme hasil Munas Ke-22 PMI.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan tanggapan tegas terkait perselisihan antara dua mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham meminta semua kader Golkar menerima kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Jika tidak, ia terbuka untuk berdiskusi bersama.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menanggapi polemik Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil. Ia menegaskan bahwa...
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia disebut akan mengambil sikap tegas bagi kader partainya yang masih merecoki partai. Begini kata Idrus Marham.....
Guna meningkatkan keunggulan kompetitif di industri pelumas dalam negeri, PT Pertamina Lubricants terus mengoptimalkan pengoperasian fasilitas produksi yang didukung oleh teknologi mutakhir.
Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, ditambah dengan terus melonjaknya volume limbah rumah tangga, sempat menjadi tantangan besar bagi warga Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
Selebgram Lisa Mariana kembali menjadi perhatian publik setelah mengungkap adanya informasi tambahan yang ia berikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh dilaporkan telah diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH).
Presiden Prabowo Subianto hendak mengubah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ditingkatkan menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Selain itu,