Soal Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK, Dasco Gerindra Beri Kabar Baik

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah akan mengumumkan keputusan dipercepatnya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat pekan depan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK,” ujar Dasco di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

Dia menjelaskan DPR melalui rapat Komisi DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah. Hal itu disampaikan langsung kepada Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kata Dasco, pihaknya mengusulkan agar pemerintah segera melakukan pengangkatan CPNS dan PPPK.

“Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan, dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025,” kata Dasco.

Baca Juga

DPR Dorong Guru PPPK di Daerah 3T Diprioritaskan Jadi PNS

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta pemerintah segera melakukan pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan secara bertahap.

“Kalau memang yang sekarang diprosesnya telah berjalan sudah hampir selesai, dan banyak yang sudah hampir selesai baik di pusat maupun daerah, lakukan saja pengangkatan,” tegas Zulfikar di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

Dia berharap pemerintah dapat melakukan pengangkatan CPNS dan PPPK secara bertahap sampai batas waktu yang ditetapkan.

“Saya kira itulah mudah-mudahan KemenPANRB, BKN, mau memdengar untuk memberi ruang bagi pengangkatan secara bertahap, dan batas akhirnya Oktober 2025 untuk CPNS, dan Maret 2026 untuk CPPPK,” jelas dia.

Lebih lanjut, Zulfikar menekankan anggaran untuk gaji pegawai tahun 2025 juga tidak terkena efisiensi. Oleh karena itu, dia merasa heran bila pengangkatan CPNS ditunda.

“Tidak semua tidak ada. Ada yang ada, buktinya Pariaman ada. Ada dua daerah dimana itu, di Pariaman atau dimana itu Jawa Barat misalnya itu sudah ada 95 persen duitnya ada,” ungkapnya.

“Di pemerintah pusat ada lah, kan belanja pegawai kan enggak termasuk diefisiensi ya toh,” tambah Zulfikar. (saa/ebs)