Revisi UU KUHAP, Pengacara Usul Siaran Langsung di Persidangan Dilarang

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang, mengusulkan agar liputan atau siaran langsung di persidangan dilarang selama pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal ini disampaikannya saat rapat dengan Komisi III DPR RI pembasahan revisi UU KUHAP, Senin (24/3/2025).

Dia pun meminta agar Pasal 253 Ayat 3 dalam draf revisi UU KUHAP diberikan penegasan. Sebab, dalam draf RUU KUHAP menggunakan kata publikasi, bukan liputan.

Adapun bunyi Pasal 253 Ayat 3 dalam draf revisi UU KUHAP di antaranya:

Setiap orang yang berada di ruang sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan.

“Jadi harus tegas, setiap orang yang berada di ruang sidang pengadilan dilarang mempublikasikan, apa itu? Liputan langsung,” kata Juniver di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).

Baca Juga

Tanggapi Rencana Audit Tata Kelola Haji, Komisi VIII DPR Soroti Regulasi dan Transparansi Perhitungan

Dia sepakat soal larangan liputan langsung di persidangan. Menurutnya, hal tersebut dapat mempengaruhi keterangan para saksi.

“Kenapa ini harus kita setuju? Karena orang dalam persidangan pidana kalau di liputannya langsung, saksi-saksi bisa mendengar, bisa saling mempengaruhi, bisa nyontek, itu kita setuju itu,” kata Juniver.

Menurut Juniver, liputan sidang secara langsung dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pihak pengadilan.

“Bisa saja diizinkan oleh hakim, tentu ada pertimbangannya,” ungkapnya. (saa/iwh)