AP2I Sorot Tajam Data Milik KP2MI Soal Data Pelaut Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengklaim adanya data puluhan ribu PMI sektor perikanan yang bekerja secara ilegal di Taiwan, Italia, dan Spanyol.

Lantas klaim data tersebut menuai kritik dari Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (DPP AP2I).

Ketua Umum AP2I, Imam Syafi’i menilai klaim dari pihak KP2MI tersebut terkesan tendensius.

Pasalnya, kata Imam, berdasarkan data KP2MI pekerja migran sektor perikanan yang terdata hanya 988 orang pada tahun 2023 dan sekitar 677 orang pada awal 2025.

"Apalagi pernyataan seorang menteri, harusnya keluar berdasarkan hasil masukan dari berbagai pihak dan kajian dari regulasi yang ada terkait dengan tata kelola pelaut Indonesia," kata Imam secara tertulis, Jakarta, Sabtu (29/3/2025). 

"Misalnya regulasi di bidang pelayaran yang khusus mengatur tata kelola pelaut Indonesia baik bekerja di kapal-kapal dalam negeri maupun di luar negeri," sambungnya.

Baca Juga

Pertamina Trans Kontinental Goes to Campus, PTK Dukung Talenta Maritim RI untuk Bersaing di Global

Imam menuturkan berdasarkan data yang dirilis secara online oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) Kementerian Perhubungan jumlah total pelaut Indonesia yang terdata pada tahun 2024 sebanyak 1,552,025.

Menurutnya data tersebut merupakan global jumlah pelaut Indonesia baik yang bekerja diberbagai jenis kapal dalam negeri maupun luar negeri.

"Lalu kembali pertanyaannya adalah apakah bagian dari mereka pelaut yang terdata di DPJL yang bekerja di luar negeri yang kemudian tidak terdata di KP2MI disebut nonprosedural atau ilegal?," ungkapnya.

Sementara, Imam mengaku AP2I memiliki data pelaut anggotanya tercatat sebanyak 11,328 yang mayoritas bekerja di kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing di luar negeri. 

Menurutnya para anggota AP2I itu berangkat keluar negeri melalui perusahaan keagenan awak kapal resmi yang terdaftar memiliki Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal (SIUKAK) yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan RI. 

"AP2I mengimbau kepada KP2MI agar merevisi atau menghapus pernyataan tersebut," pungkasnya. (raa)