GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal

Kementerian Agama terhitung 1 Desember 2021 mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Rabu, 16 Maret 2022 - 18:39 WIB
Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal
Sumber :
  • kemenag.go.id

Jakarta - Kementerian Agama terhitung 1 Desember 2021 mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dilansir dari kemenag.go.id, aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.

Keputusan Kepala BPJPH No 141 tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021. Regulasi ini juga sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jenis Tarif
Aqil Irham menjelaskan, Keputusan Kepala BPJPH No 141 tahun 2021 mengatur bahwa tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas dua jenis, yaitu: tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama terdiri atas sertifikasi halal barang dan jasa; akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); registrasi auditor halal; layanan pelatihan auditor dan penyelia halal; serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal.

Adapun tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan laboratorium; serta penggunaan kendaraan bermotor.

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi: (a) layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare); (b) layanan permohonan sertifikasi halal; (c) layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal; dan (d) layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.

Layanan akreditas LPH meliputi: (a) layanan akreditasi LPH; (b) layanan perpanjangan akreditasi LPH; (c) layanan reakreditasi level LPH; (d) layanan penambahan lingkup LPH.

Biaya Self Declare
Agil Ihram menjelaskan bahwa ketentuan tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

“Untuk tahun 2021, besaran pembayaran komponen biaya layanan self declare yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan sebesar Rp300.000,00,” ujarnya. Jumlah ini diperuntukan untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal (Rp25.000,00), untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH (Rp25.000,00), untuk komponen insentif pendamping PPH (Rp150.000,00) dan untuk komponen sidang fatwa halal MUI (Rp.100.000,00).

“Adapun besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang dibebankan kepada pemberi fasilitasi pada tahun anggaran 2022 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara,” sambungnya.

Secara teknis, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal pada BPJPH Mastuki menambahkan, bahwa pihaknya telah menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha. 

Dalam keputusan itu, kata Mastuki, dijelaskan bahwa penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha ditentukan menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi
8. Secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan)
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keptusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomaris (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle)
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL

Rincian Tarif Layanan
Mastuki menjelaskan bahwa permohonan sertifikasi halal barang dan jasa dengan mekanisme reguler, dikenakan tarif layanan. Tarif layanan tersebut terdiri atas komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan penerbitan sertifikat halal.

Berikut ini komponen biaya permohonan Sertifikat Halal untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat):
1. Permohonan Sertifikat Halal:
a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp300.000,00
b. Usaha Menengah: Rp5.000.000,00
c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp12.500.000,00

2. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal:
a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp200.000,00
b. Usaha Menengah: Rp2.400.000,00
c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp5.000.000,00

3. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp800.000,00

Berikut Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk Oleh Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil:
1. Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp350.000,00
2. Pangan olahan: Rp350.000,00,
3. Obat: Rp350.000,00
4. Kosmetik: Rp350.000,00

5. Barang Gunaan: Rp350.000,00
6. Jasa: Rp350.000,00
7. Restoran/ Katering/ Kantin: Rp350.000,00
8. Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan: Rp350.000,00

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Berikut Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Pelaku Usaha Menengah, Besar Dan/Atau Luar Negeri:
1. Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp3.000.000,00
2. Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial Rp6.468.750,00
3. Flavour dan Fragrance: Rp7.652.500,00
4. Produk Rekayasa Genetika Rp5.412.500,00
5. Obat, kosmetik, produk biologi Rp5.900.000,00

6. Vaksin Rp21.125.000,00
7. Gelatin Rp7.912.000,00
8. Barang Gunaan dan Kemasan Rp3.937.000,00
9. Jasa: Rp5.275.000,00
10. Restoran/ Katering/ Kantin Rp3.687.500,00
11. Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan Rp3.937.000,00.(chm)
 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Kemenag Dorong Pemberdayaan Ekonomi Berbasis KUA Bagi Mantan Napiter

Kemenag Dorong Pemberdayaan Ekonomi Berbasis KUA Bagi Mantan Napiter

Kementerian Agama (Kemenag) ikut berperan dalam membina ekonomi bagi para mantan narapidana terorisme (napiter).
Megawati: Jadi Presiden Itu Gampang, Menjadi Pemimpin Jauh Lebih Sulit

Megawati: Jadi Presiden Itu Gampang, Menjadi Pemimpin Jauh Lebih Sulit

Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan perbedaan mendasar antara sekadar menjabat sebagai presiden dengan sosok pemimpin sejati. 
Kemnaker Bangun Pusat Pengembangan Talenta Disabilitas untuk Dorong Inklusivitas

Kemnaker Bangun Pusat Pengembangan Talenta Disabilitas untuk Dorong Inklusivitas

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi meluncurkan pembangunan Pusat Pengembangan Talenta Penyandang Disabilitas pada Kamis (19/11/2026). 
Persib Pesta Gol di GBLA, Igor Tolic Sebut Laga Menghibur untuk Bobotoh

Persib Pesta Gol di GBLA, Igor Tolic Sebut Laga Menghibur untuk Bobotoh

Laga pekan kedua grup B ASEAN Club Championship 2026/2027 digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026). Enam gol dihasilkan Persib tanpa bisa dibalas tim tamu.
6 Peraih Medali di Kejuaraan Dunia Junior 2026 Dipanggil ke Pelatnas PBSI

6 Peraih Medali di Kejuaraan Dunia Junior 2026 Dipanggil ke Pelatnas PBSI

PP PBSI memanggil enam atlet peraih medali Kejuaraan Dunia Junior 2026 untuk bergabung dengan pemusatan latihan nasional (pelatnas) di Cipayung.
Sufmi Dasco Masuk Bursa Cawapres, Tokoh Muda Muhammadiyah Berikan Dukungan

Sufmi Dasco Masuk Bursa Cawapres, Tokoh Muda Muhammadiyah Berikan Dukungan

Masuknya nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) yang dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto menuai respons positif. 

Trending

Menang Perdana, Volimania Korea Desak Hyundai Hillstate Depak Megawati Hangestri

Menang Perdana, Volimania Korea Desak Hyundai Hillstate Depak Megawati Hangestri

Para penggemar mendesak Hyundai Hillstate untuk mencoret nama Megawati Hangestri dari skuad meski tim asuhan Kang Sung-hyung itu baru meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea 2026-2027.
Pemilik Rokok Ilegal Marbol Ditangkap Polisi Bersama 9 Orang, Gegara Kasus Ini

Pemilik Rokok Ilegal Marbol Ditangkap Polisi Bersama 9 Orang, Gegara Kasus Ini

Polres Pamekasan, Madura, menangkap pemilik rokok ilegal merek Marbol, Rabu (18/11/2026). Rokok tersebut diketahui telah beredar luas di pasaran lokal maupun luar Pulau Jawa.
Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Balkon Apartemen Depok, Diduga Bunuh Diri

Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Balkon Apartemen Depok, Diduga Bunuh Diri

Seorang mahasiswi FKG UI berinisial AAKR ditemukan tewas di apartemen kawasan Margonda, Depok, pada Rabu (18/11/2026). Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra Kurniawan mengatakan penemuan korban dilaporkan sekitar pukul 15.30 WIB. Tim juga telah melakukan pengecekan di TKP.
Penurunan Kontribusi Poin Megawati Hangestri Disorot Media Korea

Penurunan Kontribusi Poin Megawati Hangestri Disorot Media Korea

Kontribusi poin Megawati Hangestri yang menurun ketika Hyundai Hillstate catatkan kemenangan atas SOOP SOOPers kemarin membuatnya dapat sorotan dari media Korea
UI Buka Suara soal Tewasnya Mahasiswi FKG, Minta Jaga Privasi Korban

UI Buka Suara soal Tewasnya Mahasiswi FKG, Minta Jaga Privasi Korban

UI buka suara soal tewasnya mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) berinisial AAKR yang ditemukan di balkon salah satu apartemen di kawasan Margonda, Depok, Rabu (18/11/2026). UI memohon agar masyarakat dapat menjaga privasi korban, menghormati proses yang ditangani pihak berwenang, serta tidak menyampaikan hal-hal di luar kewenangan kampus.
7 Fakta Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Apartemen Depok, Kampus Buka Suara

7 Fakta Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Apartemen Depok, Kampus Buka Suara

Berikut tujuh fakta terkait meninggalnya mahasiswi FKG UI di apartemen kawasan Margonda, Depok. Pihak kampus dan kepolisian beri penjelasan.
Viral Aksi Kejar-kejaran Innova dan Patroli di PIK, Satpam 'Nempel' di Kap Mobil

Viral Aksi Kejar-kejaran Innova dan Patroli di PIK, Satpam 'Nempel' di Kap Mobil

Viral sebuah video yang memperlihatkan aksi mobil Toyota Innova hitam melaju kencang di kawasan PIK dan seorang satpam tersangkut di bagian kap mobil.
Selengkapnya

Viral