Dua Jam Geledah Rumah La Nyalla di Surabaya, KPK Tak Bawa Apa-apa

Surabaya, tvOnenews.com - Rumah La Nyalla Mattalitti di kawasan Jalan Wisma Permai Barat, Surabaya, Jawa Timur digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/4/2025). 

Rumah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI digeledah selama dua jam oleh KPK. Hal itu diungkap langsung oleh perwakilan keluarga saat ditemui wartawan.

“Tidak ditemukan dan tidak ada (bukti). KPK tidak membawa apapun dari dua rumah itu,” kata Rohmad.

Menurutnya, berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan KPK, tidak ditemukan barang bukti maupun uang yang berhubungan dengan perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemprov Jatim pada 2021-2022 yang disidik KPK.

Sumber :

• Antara

Baca Juga

Kajati Sulsel Sebut Berkas Mantan PJ Gubernur Sulsel P21

Ia menyebutkan dua lokasi yang digeledah adalah rumah bernomor LL 39 dan V 635, dimana prosesnya berlangsung sekitar pukul 11.00 hingga 13.00 WIB.

Dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh asisten rumah tangga serta petugas keamanan, karena ada kuasa hukum untuk mendampingi langsung.

“Semua dicatat dalam dua berita acara, masing-masing untuk rumah LL 39 dan rumah belakang (V 635). Dari keduanya menyatakan tidak ada barang yang dibawa terkait kasus tersebut,” ujarnya.

Rohmad juga memastikan bahwa pihak keluarga bersikap kooperatif terhadap proses hukum, terlebih tim KPK datang dengan surat tugas resmi dan bekerja sesuai prosedur.

“KPK sudah datang dengan surat tugas dan kami izinkan masuk. Tidak ada penghalangan,” ucapnya.

Terkait hubungan La Nyalla dengan tersangka dalam kasus tersebut, Rohmad menegaskan tidak ada keterkaitan apapun dan hal tersebut juga tidak tercantum dalam berita acara yang dibuat KPK.

Ia menambahkan, pada saat penggeledahan berlangsung, La Nyalla tidak berada di kediaman karena sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan jika ada penggeledahan yang dilakukan di Surabaya sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.(ant)