Soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Amien Rais Prihatin: UGM Jadi Keset Politik Seseorang!

Sleman, tvOnenews.com - Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais turut hadir di tengah-tengah massa aksi yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Aksi yang digelar oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) berlangsung di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (15/4/2025) pagi.

Ditemui di sela aksi, Amien Rais merasa prihatin. Bahkan, ia menyebut UGM menjadi keset politik Jokowi.

"Saya pernah jadi Ketua Majelis Wali Amanat UGM selama 5 tahun, tentu, saya juga merasa sangat konsern, prihatin kenapa UGM yang kita banggakan, tiba-tiba menjadi alas keset politik seseorang, kita sudah tahu siapa," kata Amien.

Sumber :

• Sri Cahyani Putri/tvOne

Baca Juga

Rumahnya Ditandai ‘Tembok Ratapan Solo’ di Google Maps, Jokowi Akhirnya Angkat Bicara

Politikus senior ini mengatakan, UGM saat ini berada di bawah tekanan politik kekuasaan yang menyebabkan tidak bisa berbuat lain, kecuali sesuai dengan pesanan kekuasaan. 

Juga, persoalan ini menjadi pelajaran supaya siapapun yang berbuat tindak pidana kriminal dalam bentuk macam-macam diberikan hukuman sepadan.

"Konsekuensi hukum apakah kemudian yang punya ijazah palsu dimaafkan atau diberi peringatan, toh sudah jadi orang biasa sekarang atau dihukum secara apa adanya gak usah berlebihan," pinta Pendiri Partai Ummat ini.

Paling tidak, lanjut Amien, tugas-tugas kebangsaan Indonesia harus terus berjalan ke depan. 

Terlebih sekarang ini, ia melihat bangsa Indonesia sudah terbelah menjadi dua kubu.

"Ini berbahaya lah ya. Karena tugas kita luar biasa beratnya, pengangguran makin meluas, ekonomi makin berat, ada impor barang-barang dari luar yang menyebabkan tekstil kita bangkrut semuanya dan lain-lain," ungkap Amien.

Terpisah, Sekretaris UGM, Andi Sandi menyatakan bahwa UGM tidak terkait konflik kepentingan antara TPUA dan Jokowi. 

"UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik," kata Sandi. 

Oleh sebab itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik.