Mencuat di Persidangan, Kuasa Hukum Hasto Bantah Istilah "Perintah Ibu" Mengacu pada Megawati Soekarnoputri

Jakarta, tvOnenews.com - Penasihat hukum Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy membantah adanya pernyataan mengenai "perintah ibu".

Sebelumnya istilah "perintah ibu" tersebut mencuat dalam persidangan, dan disebut-sebut menjurus ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Bukan Bu Mega," ujar Ronny saat ditemui di sela sidang pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Adapun pernyataan "perintah ibu" mencuat dalam kesaksian mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dalam sidang kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Sumber :

• ANTARA

Baca Juga

Ramai soal Pilpres 2029, Pengamat Sebut PDIP Bisa Mainkan ‘Kartu Truf’ Megawati

Dalam persidangan, jaksa memutarkan rekaman percakapan Tio dengan mantan kader PDIP sekaligus mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri.

Dalam rekaman itu, Saeful menyebutkan bahwa permohonan PAW digaransi oleh Hasto usai mendapat perintah dari "ibu". Namun tidak disebutkan siapa "ibu" yang dimaksud.

Dikatakan bahwa Hasto juga menyampaikan hal tersebut kepada Saeful melalui sambungan telepon sebelum Saeful menelepon Tio.

Setelah itu dalam pembicaraan, Saeful pun bertanya kepada Tio bagaimana caranya agar permohonan itu bisa terwujud. Tio pun membenarkan rekaman percakapan melalui sambungan telepon itu.

Menurut Ronny, Saeful memang kerap membawa-bawa dan menggunakan nama pimpinan Partai, termasuk salah satunya Hasto, agar cepat mendapatkan uang. Hal itu, kata dia, sudah terbukti lantaran Tio juga menyampaikan fakta yang sama.

"Jadi jangan lah kita framing-framing bahwa seolah-olah ini sudah terkait dengan pimpinan-pimpinan PDIP dan merupakan perintah dari partai," ungkapnya.

Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, pada rentang waktu 2019–2024.

Sekjen DPP PDIP itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota KPU periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.