Prabowo Beri Instruksi Tertibkan Truk Odol, Legislator Gerindra: Angin Segar Buat Kita

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras menyebut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta angkutan truk over dimension over loading (odol) ditertibkan menjadi angin segar untuk Komisi V.

Pasalnya, kata Andi, Komisi V DPR telah berkali-kali mendorong agar Odol ditertibkan. Namun, hal itu belum dapat terealisasi dengan maksimal. 

“Kita dari Komisi V bukan saat ini saja untuk mengejar yang namanya zero odol itu, tetapi sudah jauh-jauh hari sebelumnya, beberapa tahun yang lalu juga sudah mendorong agar bagaimana persoalan odol ini betul-betul bisa diantisipasi, atau dapat diselesaikan," kata Andi saat dihubungi, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dengan adanya instruksi Prabowo ini membawa kemudahan bagi Komisi V DPR dalam menyusun payung hukum terkait aturan odol tersebut. 

“Nah ini, saya kira angin segar buat kita karena Kepala Negara juga sudah memberi perhatian terhadap odol ini,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Di sisi lain, Andi memahami bahwa penertiban Odol tidak mudah dilakukan. 

Baca Juga

Bakom Ungkap Pesan Utama Pidato-Pidato Presiden Prabowo: Pemerintah dan Masyarakat Harus Jadi Satu Tim yang Solid

Sebab, penegakan odol perlu melibatkan beberapa stakeholder, mulai dari Kementerian Perhubungan, kepolisian, hingga Kementerian Perindustrian.

“Jadi memang itu juga memberi masalah, tentu ini dengan perhatian Presiden akan lebih memudahkan mitra kerja Komisi V untuk berkoordinasi dalam upaya penanganan odol tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Andi menuturkan jika truk Odol tidak segera ditertibkan maka banyak menimbulkan dampak negatif, yakni kerusakan infrastruktur jalan hingga kecelakaan lalu lintas seperti rem blong.

"Rem blong ini kan diakibatkan karena apa, karena kapasitas muatan tidak sesuai lagi dengan kapasitas rem itu sendiri,” kata dia.

Andi menambahkan pihaknya telah meminta pengusaha angkutan untuk tertib dan patuh terhadap aturan odol. 

Jangan sampai, pengusaha mengabaikan keselamatan sopir dan masyarakat demi keuntungan pribadi.  

Menurutnya, jika pengusaha atau perusahaan logistik tertib dan mau menambah jumlah kendaraan, maka lapangan pekerjaan dipastikan akan terbuka luas bagi masyarakat.

Andi juga menyinggung soal tanggung jawab perusahaan logistik terhadap pekerja atau sopirnya. 

Menurut dia, sejauh ini sopir yang lebih banyak menanggung resiko saat mengalami kecelakaan.

“Kalau kita melihatnya lebih bagus sebaiknya pemilik kendaraannya atau perusahaan-perusahaan logistik ini yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keselamatan tersebut. Apalagi menggunakan truk-truk di luar standar,” tandas Andi. (saa/muu)