Menko PMK Temukan Banyak Warga Belum Tersentuh Bansos

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan inspeksi mendadak (sidak) mengecek penyaluran bantuan sosial di perkampungan nelayan RW 01 Kali Adem, Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (2/8). 

Melalui siaran pers yang diterima Selasa (3/8), Menko Muhadjir menemukan banyak warga rentan miskin yang bermukim di lokasi itu belum menerima bantuan sosial, baik itu bansos Covid-19 dalam masa PPKM, dan juga bantuan-bantuan sosial reguler dari pemerintah.

"Jadi di daerah sini masih banyak sekali warga yang seharusnya mendapatkan bansos terutama di masa Covid-19, mereka sangat layak menerima bantuan. Tadi juga ada karyawan yang dirumahkan yang belum terjangkau dengan bantuan sosial," ujar Muhadjir dalam kunjungannya itu.

Muhadjir langsung menanyakan nomor NIK dan melakukan pendataan. Pada umumnya mereka sudah memiliki administrasi kependudukan KTP. Nantinya, data itu akan diberikan ke Kemensos agar diusulkan mendapatkan bansos, dan apabila belum masuk dalam DTKS, agar diusulkan dulu masuk dalam DTKS dan mendapatkan bantuan sosial reguler dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga meminta pihak Kelurahan Pluit, dan pihak Kemensos untuk dapat menindaklanjuti temuannya itu, agar warga rentan dan miskin di sana bisa masuk ke dalam DTKS dan menerima bantuan sosial reguler. Dia juga memerintahkan pihak Kelurahan agar lebih detail dalam melakukan pendataan warga yang berhak menerima bantuan sosial.

"Saya berharap dengan kunjungan ini bisa dijadikan dasar. Terutama kepada Kemensos dan penerintah daerah untuk melakukan perbaikan data secara lebih detail di lapangan, untuk memastikan bahwa mereka yang harus dibantu itu diprioritaskan mendapatkan bantuan," tuturnya.

Dalam kunjungannya itu, Muhadjir juga melihat hunian warga di sana yang kurang layak untuk ditinggali. Dia juga akan melaporkan masalah itu ke Kementerian PUPR agar bisa dibangun hunian yang lebih layak tinggal.