Gegara Usut Kasus Kekerasan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila, Rektor UP Baru Langsung Dicopot

Jakarta, tvOnenews.com - Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot dari jabatannya sebagai rektor Universitas Pancasila (UP), oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).

Pencopotan tersebut berdasar Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP nomor:04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025, yang ditandatangani Ir. Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025.

“Memutuskan, menetapkan memberhentikan Prof. Dr. lr. Marsudi Wahyu Kisworo dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila terhitung 30 April 2025,” demikian bunyi SK tersebut, dikutip Senin (28/4/2025).

Biro Komunikasi UP mengungkap, SK pemberhentian dikeluarkan Yayasan tanpa ada komunikasi dengan Marsudi hingga pihak internal universitas, yang dalam hal ini Senat Universitas Pancasila, Wakil Rektor, Direktur, serta jajaran.

“Dialog yang terbuka dan musyawarah yang inklusif seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Oleh karena itu perlu disampaikan, bahwa saat ini seluruh pimpinan di tingkat universitas sedang berkoordinasi secara intens untuk menyikapi situasi yang terjadi saat ini dan memastikan kelangsungan operasional kampus tetap berjalan dengan baik,” kata Biro Komunikasi UP.

Sementara itu, Marsudi mengatakan pemberhentiannya dari jabatan rektor UP, diduga kuat ada kaitannya dengan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Rektor UP, Edie Toet Hendratno.

Baca Juga

FPTI Ungkap Perkembangan Terbaru Pengusutan Kasus Pelecehan Seksual Atlet di Pelatnas Panjat Tebing

Marsudi mengungkap adanya tekanan dan intimidasi pada sejumlah pejabat UP yang aktif mengadvokasi korban pelecehan seksual. 

Serta mengusut tuntas kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Rektor UP, Edie Toet Hendratno.

Dia mengungkap, ancaman pemberhentiannya ini semakin masif usai   menolak untuk mengaktifkan kembali Edie Toet sebagai dosen di UP.

Ancaman itu datang baik melalui lisan maupun melalui pesan singkat WhatsApp dari oknum YPP-UP, yang menyampaikan bahwa dirinya bisa saja dievaluasi oleh Yayasan karena dianggap tidak patuh dengan arahan yayasan.

“Penolakan ini rupanya menambah kuatnya tekanan dan intimidasi kepada saya sehingga pernah ada ucapan yang saya anggap sebagai ancaman baik lisan maupun via WA dari oknum YPP-UP bahwa yayasan dapat mengevaluasi saya karena tidak patuh kepada perintah yayasan,” ujar Marsudi.