Di Hadapan Prabowo, Andi Gani Pastikan Kawal Kebijakan Pemerintah Terkait Buruh

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea memimpin ratusan ribu buruh merayakan May Day atau Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). 

Dalam pidatonya di depan Presiden Prabowo Subianto, Andi Gani mengucapkan terima kasih atas kebijakan Pemerintah membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Andi Gani yang juga Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini juga berterima kasih pada Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo membentuk desk pidana ketenagakerjaan dan ini sangat membantu buruh. 

"Banyak buruh terbantu dengan hadirnya desk pidana ketenagakerjaan ini. Ada tujuh kasus monumental telah diselesaikan di tahun ini di desk pidana ketenagakerjaan," ungkap Andi Gani.

Dirinya berharap, ke depan Presiden Prabowo Subianto tetap menjaga kondusifitas ditengah maraknya kasus PHK belakangan ini. 

Andi Gani meminta agar pengusaha dan buruh harus berimbang dalam penanganan PHK. Terpenting dalam menjalankan UU Ketenagakerjaan harus dilakukan secara berkeadilan. 

Baca Juga

Mengenal Quraish Shihab, Cendekiawan Muslim yang Kini Jadi Anggota Wantimpres Prabowo, Punya Kiprah Panjang di Pemerintahan

"Kalau kebijakan Pemerintah terus memihak, kami buruh Indonesia akan setia dan mendukung seluruh kebijakan serta akan mengawal Bapak Presiden Prabowo," tegasnya. 

Selain itu, Andi Gani menilai, makna historis dari May Day tahun ini sekaligus menjadi peringatan 60 tahun perjuangan buruh nasional. Semangat perjuangan yang menyala sejak puluhan tahun lalu, masih tetap sama dengan saat ini.

"60 tahun yang lalu telah terulang kembali, berjuang dan setia di garis perjuangan yang sama. Hidup buruh Indonesia!" serunya. 

Sementara, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satgas PHK saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional. 

Satgas ini dibentuk sebagai respons langsung pemerintah atas kegelisahan buruh terkait maraknya PHK yang dinilai tidak adil dan sewenang-wenang.

"Kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu, kita, negara, akan turun tangan," tegas Prabowo disambut riuh sorak massa buruh.

Prabowo menegaskan, bahwa negara tidak boleh membiarkan ketimpangan relasi kerja terus terjadi. 

Dengan begitu, Satgas PHK akan bertugas untuk menelusuri dan menyelidiki kasus-kasus PHK sepihak dan mendorong solusi yang berpihak kepada perlindungan buruh, tanpa mengabaikan stabilitas iklim usaha.

Pembentukan Satgas PHK ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk memperkuat keadilan industrial dan menjaga hak hidup layak bagi para pekerja. 

Pemerintah juga akan mendirikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang juga diumumkan Prabowo pada kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Prabowo memastikan, dalam waktu dekat ia akan mempertemukan 150 pemimpin buruh dengan 150 pemimpin perusahaan besar dalam forum dialog nasional. 

Tujuannya adalah menciptakan pemahaman bersama antara dunia usaha dan pekerja, agar keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja dapat tercapai. (ebs)