Soal AS Soroti QRIS dan GPN, KPPU Sebut Indonesia Tak Pernah Melarang Penggunaan Visa atau Mastercard

Tudingan itu terangkum dalam laporan tahunan bertajuk 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE) yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR). 

Menurut mereka, GPN dan QRIS mempersempit ruang gerak raksasa fintech asal Amerika seperti Visa dan Mastercard. 

USTR secara gamblang menyebut bahwa aturan sistem pembayaran nasional Indonesia telah menciptakan tembok tinggi bagi pelaku usaha asing. 

Mereka menyayangkan kewajiban proses transaksi harus melalui jaringan lokal, dan menilai ini sebagai bentuk proteksionisme digital yang mengancam ekosistem global. 

“Persyaratan lokal seperti itu menghambat partisipasi penyedia layanan asing, serta menciptakan ketidakpastian bagi investor global,” tulis laporan NTE 2025. 

Visa dan Mastercard disebut harus menanggung biaya tambahan dan kehilangan fleksibilitas operasional akibat aturan lokal yang diterapkan Bank Indonesia. 

Baca Juga

Prabowo Soal Sindiran RI Bakal Kolaps karena Rupiah Melemah: Orang Desa Enggak Pakai Dolar

Sistem QRIS pun dinilai menyulitkan interkoneksi internasional karena harus melewati jaringan domestik.

Tak hanya menyoroti aspek bisnis, AS juga menyoroti potensi ancaman terhadap sistem keuangan dunia. 

Bila banyak negara mengikuti jejak Indonesia, akan muncul risiko fragmentasi sistem pembayaran global yang dapat mengganggu arus transaksi internasional. 

“Langkah seperti ini dapat menciptakan ekosistem tertutup dan menghambat interoperabilitas lintas negara,” tulis USTR dalam laporannya. 

Mereka juga menyebut isu perlindungan data dan hak kekayaan intelektual sebagai konsekuensi dari kewajiban penyimpanan data di dalam negeri.

Di sisi lain, Indonesia justru memandang GPN dan QRIS sebagai titik balik kedaulatan sistem pembayaran nasional. 

Bank Indonesia menegaskan bahwa sistem ini dirancang untuk menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, dan menjamin keamanan data masyarakat.

“Tujuan kita jelas, bukan untuk membatasi pihak asing, tetapi untuk melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Deputi Gubernur BI dalam forum keuangan internasional, dikutip pada hari Minggu (20/4/2025). (ars/muu)