Operasi Anti Premanisme, Ratusan Personel Gabungan Siap Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana

Jakarta, tvOnenews.com - Ratusan personel gabungan bakal dikerahkan dalam Operasi Anti Premanisme yang dikerahkan selama dua minggu dalam rangka pemberantasan aksi premanisme tahun 2025 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengatakan bahwa dalam operasi anti premanisme ini, sebanyak 999 personel gabungan dilibatkan.

“Para peserta apel sekalian, operasi anti premanisme yang kita laksanakan hari ini akan melibatkan 999 personel yang terdiri dari pasukan gabungan TNI AD, AL, AU sebanyak 306 personel. Polri sebanyak 663 personel, dan 30 personel Pemda DKI,” kata Karyoto, di Monas, pada Jumat (9/5/2025).

Lebih lanjut Jenderal Polisi Bintang Dua ini menuturkan bahwa operasi akan dilaksanakan selama dua minggu yang dimulai pada Jumat (9/5/2025).

“Operasi ini akan berlangsung selama 15 hari. Mulai tanggal 9 Mei 2025 sampai 23 Mei 2025, yang mana strategi operasi ini mengedepankan kegiatan pendekatan hukum yang komprehensif dan terukur,” terang Karyoto.

Sementara itu Karyoto mengungkapkan operasi ini didukung oleh kegiatan intelijen yang akurat, serta diperkuat melalui langkah-langkah pre-emptive dan preventif guna menindak tegas dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan. Terutama terkait dengan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. 

Baca Juga

Tidak Ada Penutupan Jalan saat Aksi Penyampaian Pendapat Hari Ini, Dirlantas: Rekayasa Lalu Lintas Situasional

Kemudian Karyoto menegaskan bahwa operasi anti premanisme dilaksanakan dengan target utama untuk memastikan seluruh pelaku tindak pidana yang tergolong dalam aksi premanisme, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok akan diberikan sanksi hukum yang tegas tanpa toleransi ataupun pengecualian. 

“Namun pada praktiknya kita semua aparat siap turun untuk menangani bila ada hal-hal yang berkaitan premanisme. Saya berharap sinergi antara polri TNI dan Pemda DKI dapat lebih dioptimalkan untuk memberantas seluruh jaringan premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ungkap Karyoto.

Jenderal Polisi Bintang Dua ini meminta kepada jajarannya untuk menjadikan operasi ini sebagai kesempatan untuk menyembuhkan kembali kepercayaan publik terhadap aparatur keamanan, sekaligus sebagai wujud nyata komitmen untuk menjadikan wilayah hukum Polda Metro Jaya terbebas dari ancaman premanisme.

“Dalam upaya meningkatkan kredibilitas dan citra aparatur keamanan di mata masyarakat, saya instruksikan kepada jajaran Humas untuk selalu proaktif memantau dan menindaklanjuti berita hoaks di media sosial, dengan klarifikasi resmi dan valid, secara cepat, akurat dan berbasis data guna mencegah disinformasi. Serta publikasikan kegiatan positif dan aktivitas pendekatan hukum termasuk operasi penangkapan pelaku premanisme selama operasi ini berlangsung,” jelas Karyoto.