Soal Insiden Pemusnahan Amunisi di Garut yang Tewaskan 13 Orang, Ketua Komisi I DPR: Markas TNI Harus Jauh dari Permukiman Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto berpendapat lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil.

Dengan demikian, kata dia, TNI bisa leluasa jika ada pergerakan pasukan atau kegiatan militer lainnya agar tidak membahayakan masyarakat.

Hal itu disampaikannya menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat.

Utut juga menyampaikan hal ini sekaligus menanggapi insiden pemusnahan amunisi milik TNI di Garut yang menewaskan sedikitnya 13 orang. Dari 13 orang itu, 9 di antaranya adalah warga sipil.

"Hemat saya ke depan itu kita perbaiki. Misalnya, [markas] TNI itu harus jauh dari [permukiman] masyarakat sipil," ujarnya, Rabu (14/5/2025). 

Baca Juga

Ada Dua TNI Aktif yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi BNPB, Ini Kata KPK

Menurut dia, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri juga sebaiknya dekat dengan permukiman.

"Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar enggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek," ungkapnya. 

Dia pun tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah. 

Oleh karena itu, kata dia, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam," kata dia.

Dia berharap kejadian ini menjadi tragedi yang terakhir kalinya terjadi. (ant/nsi)