Sertifikasi Promotor Disiapkan Usai Kekacauan Konser DAY6, Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah merespons serius kekacauan dalam konser grup band asal Korea Selatan, DAY6, yang digelar pada 3 Mei 2025 di Jakarta. 

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) memanggil promotor acara, Mecimapro, sebagai bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan konser musik di Indonesia.

Dalam siaran pers resmi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa penyelenggaraan event menjadi bagian penting dari ekosistem pariwisata nasional. 

"Kementerian Pariwisata berkomitmen mewujudkan ekosistem penyelenggaraan event yang baik, yang dapat memberikan dampak luas bagi seluruh pihak," ujarnya, Kamis (8/5/2025).

Pertemuan ini turut melibatkan Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) sebagai bentuk kolaborasi dalam mencari solusi terbaik bagi industri. Pemerintah menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membangun ekosistem yang lebih baik.

Deputi Bidang Penyelenggara Kegiatan Kemenpar, Vinsensius Jemadu, menambahkan bahwa pihaknya membutuhkan data yang lengkap untuk memetakan persoalan secara objektif. 

Baca Juga

Kemenpar Genjot Promosi Pariwisata RI Lewat Serial First Class Indonesia, Bidik 17,6 Juta Kunjungan Wisatawan Global

"Kami akan memastikan segala prosesnya berjalan dalam semangat membangun ekosistem event yang berkualitas, dengan memperhatikan hak dan kewajiban semua pihak," jelasnya.

Sertifikasi Promotor Sedang Disiapkan

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menekankan bahwa kejadian dalam konser DAY6 bukanlah yang pertama dan telah mendorong pemerintah untuk menyiapkan kebijakan baru, termasuk regulasi sertifikasi bagi para promotor acara.

"Sekarang sedang digodok. Supaya nanti kalau sudah keluar, langsung komprehensif. Daripada bicara setengah-setengah, lebih baik publik menunggu sampai semuanya siap," jelas Irene saat ditemui di Agora Mall, Kamis (15/5/2025).

Menurut Irene, kebijakan ini dirancang untuk memperkuat industri hiburan tanpa menghambat kreativitas. Pemerintah juga melibatkan lembaga pendidikan agar proses pembenahan berjalan dengan standar yang sejalan antara semua pemangku kepentingan.

"Kami sudah panggil pihak promotor. Pemerintah memfasilitasi dialog lintas sektor, agar semua pihak punya pemahaman yang sama dan bisa bekerja sama dengan lebih baik," tambahnya.

Meski begitu, Irene mengakui bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan pengembalian dana (refund) kepada penonton. "Itu tindakan paling mendesak. Setelah itu, kita akan benahi hal-hal fundamental," ujarnya.