Terkuak, Isi Pidato Dedi Mulyadi yang Melukai PDIP hingga Walk Out: Kenapa? Kalau Saya Bongkar...
- Antara
Jabar, tvOnenews.com - Terkuak, isi pidato Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang melukai Fraksi PDIP DPRD Jabar, hingga lakukan walk out dalam rapat paripurna, pada Jumat (16/5/2025).
Bahkan, perwakilan anggota Fraksi PDIP mengaku kecewa dengan pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi di acara Musrembang Jabar lalu.
Lantas, pernyataan atau isi pidato yang mana membuat Fraksi PDIP DPR Jabar terluka hingga walk out dari paripurna.
Untuk diketahui, dalam rekaman video acara Musrenbang yang dihadiri di Gedung Negara Cirebon, pada 7 Mei 2025 lalu, Dedi Mulyadi menyampaikan pembangunan Jawa Barat dengan perspektif kebudayaan.
Dedi Mulyadi bertekad mengembalikan tatar sunda pada ajaran Siliwangi, yakni mengembalikan pembangunan pada ekosistem alam, yang dalam istilah modern disebut 'go green'.
Dari situ, mantan Bupati Purwakarta itu menyinggung kebijakannya membongkar pemukiman di bantaran kali di Bekasi merupakan insiatif sendiri tanpa perlu persetujuan DPRD. Menurutnya, ada hal-hal yang perlu diorkestrasi bersama-sama dan ada yang harus dieksekusi sendiri.
"Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri," kata Dedi.
Sementara ada program yang perlu terorkestrasi dengan stakeholder lain, yakni masalah anggaran dan perencanaan.
Dedi dalam pidatonya, mengaku terus bergerak tanpa pernah berpikir anggarannya, yang penting berjalan dan terlaksana. Ia punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit. "Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi
"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya tapi bagus. Yang ada persetujuan DPR kita sudah beberapa kali SD-nya roboh," lanjutnya
Baginya, kolaborasi harus dimaknai dengan rasa dan cinta, jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga.
"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua boleh kolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan atau minimal diam atau kalau mau ngomong silakan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah butuh perlu otokritik," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat di rapat paripurna, menyoal pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di acara Musrenbang pada 7 Mei 2025 lalu, yang mendiskreditkan lembaga DPRD dan anggota DPRD Jabar.
"Dari pernyataan itu, Gubernur sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat teman-teman anggota DPRD. Ternyata pada hari ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintah provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas, Gubernur tidak bisa berjalan sendiri bentuk Raperda," ujarnya.
Doni lantas meminta klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas pernyataan di forum rapat tersebut.
"Ini negara. Ada lembaga yang namanya trias politika. Dia enggak bisa jalan sendiri. Sebelum ada klarifikasi dari Gubernur atas pernyataannya di acara Musrenbang, menurut saya, kita (DPRD) tidak perlu menyampaikan pandangan. Karena sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai, kita tidak ada Superman bisa jalan sendiri, negara ini dibangun juga tidak bisa sendiri," paparnya.
Kemudian, Anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Memo Hermawan mengajak seluruh anggota fraksi PDIP Jabar walk-out dan meminta kepada pimpinan DPRD Jabar agar memperbaiki marwah DPRD, dan menjaga hubungan harmonis antara Gubernur, Wakil Gubernur dan legislatif (red-DPRD Jabar).
"Saya meminta juga sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini, saya meminta seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk bapak Ono Surono, sebelum hubungan eksekutif dan legislatif membaik," kata Memo Hermawan. (aag)
Load more