Modantara: Kebijakan Seragam dan Reklasifikasi Mitra Ancam Masa Depan Ekosistem Mobilitas Digital Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir menggelar aksi unjuk rasa secara serentak di sejumlah derah pada Selasa (20/5/2025).

Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) mengapresiasi aksi damai sejumlah mitra pengemudi ojol dan kurir digital tersebut.

Kendati demikian, Modantara menegaskan kebijakan yang akan berdampak besar terhadap jutaan mitra pengemudi dan pengguna layanan harus disusun berdasarkan data dan realitas ekonomi, bukan semata-mata dorongan politik. 

“Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi bukan sekadar wacana politik. Ekosistem ini terbukti menjadi bantalan sosial saat krisis. Oleh karenanya, kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangkan dampak jangka panjang,” kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha kepada awak media, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Agung mengatakan pihaknya turut menyoroti wacana pemaksaan komisi tunggal 10 persen kepada seluruh platform yang dinilai kebijakan tersebut tak sesuai dengan dinamika industri.

Sebab, penyeragaman komisi justru dapat menghambat inovasi, mengancam layanan di daerah dengan margin rendah, serta memaksa efisiensi berlebihan yang berdampak pada kualitas pelayanan kepada konsumen.

Baca Juga

Anggota Komisi VII DPR Andhika Satya Wasistho: Transformasi Ojol menjadi UMKM sebagai Langkah Keadilan Transformatif

Tak hanya itu, pihaknya turut serta menyoroti wacana reklasifikasi mitra pengemudi menjadi pegawai tetap yang dianggap dapat menimbulkan dampak besar terhadap lapangan kerja dan perekonomian nasional. 

Pasalnya, kata Agung berdasarkan kajian Svara Institute (2023) perubahan status ini berpotensi menghapus 70 hingga 90 persen pekerjaan pada sektor ini serta menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 5,5 persen atau sekitar Rp178 triliun.

“Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya: siapa sebenarnya yang terlindungi?,” kata Agung.

Agung memaparkan terkait tuntutan penyesuaian tarif, Modantara mendukung upaya peningkatan kesejahteraan mitra namun menolak pendekatan seragam yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.

Daya beli konsumen, biaya operasional, serta variasi wilayah layanan harus menjadi pertimbangan utama.

"Kita harus memperhatikan biaya operasional dan taraf hidup mitra, namun tarif yang terlalu tinggi akan menurunkan minat konsumen, percuma tarif yang tinggi namun yang beli tidak ada," tutur Agung.