Anggota DPRD Jabar Sebut Penanganan Darurat Pengangguran di Jawa Barat Belum Maksimal, Syahrir Beberkan Sebabnya
- Istimewa
tvOnenews.com - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Syahrir menilai penanganan darurat pengangguran di Indonesia, belum maksimal.
Termasuk di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terbesar dengan 50 juta lebih jiwa.
Syahrir mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Jabar masih menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia per Februari 2025.
Meski secara persentase terjadi penurunan dibandingkan periode sebelumnya, namun, angka pengangguran di Jabar masih cukup tinggi.
- tvOnenews.com - Ilham Ariyansyah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,74 persen atau turun 0,17 persen poin dari Februari 2024 yang mencapai 6,91 persen. Namun, secara jumlah, pengangguran di Provinsi Jabar tetap bertambah sebanyak 20 ribu orang.
Peningkatan jumlah pengangguran terjadi di tengah tren positif peningkatan jumlah penduduk yang bekerja 0,90 juta orang menjadi 24,99 juta orang per Februari 2025.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik 1,57 persen poin menjadi 68,91 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari kerja.
Dari total 24,99 juta penduduk bekerja, mayoritas bekerja sebagai buruh atau pegawai 40,58 persen, disusul pekerja mandiri 22,53 persen.
Namun, proporsi pekerja informal masih mendominasi, yakni sebesar 55,89 persen, dibandingkan pekerja formal yang hanya 44,11persen.
Secara sektoral, lapangan usaha perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak, dengan kontribusi 23,10 persen, disusul industri pengolahan (18,12 persen) dan pertanian (15,57 persen).
Selama periode Februari 2024 hingga Februari 2025, sektor perdagangan berhasil menambah lapangan kerja baru bagi sekitar 560 ribu orang.
"Kami melihat tingginya angka pengangguran di Jabar ini disebabkan sejumlah faktor, seperti kurangnya kesempatan kerja yang memadai bagi lulusan baru dan pekerja yang berpengalaman, ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan kebutuhan industri, dan kurangnya infrastruktur serta fasilitas pendukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ditambah pengaruh krisis ekonomi dan perubahan struktur ekonomi global," katanya, Kamis (22/5/2025).
Syahrir menambahkan, dampak pengangguran ini signifikan bagi individu, masyarakat, dan perekonomian, misal kurangnya pendapatan dan kualitas hidup individu, meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta kurangnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
"Jadi, untuk mengatasi masalah ini, sinergitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar dan Pemprov Jabar sangat penting. Diperlukan kekompakan termasuk seluruh stakeholder untuk bersama mengatasi permasalahan ketenagakerjaan," ujar Syahrir.
DPRD Jabar dan Pemprov Jabar dapat bekerja sama dalam membuat kebijakan yang mendukung upaya mengatasi pengangguran.
Kebijakan ini dapat berupa peraturan daerah, program-program pelatihan kerja, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun pengembangan ekonomi kreatif.
"Kami telah banyak menelurkan Perda dan ini harus segera dijalankan serta dimaksimalkan Pemprov," katanya.
Selain itu, Syahrir menegaskan, DPRD Jabar terus mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Pemprov dalam mengatasi pengangguran. Pengawasan ini lebih diefektifkan dengan melakukan evaluasi program-program yang dilaksanakan.
Syahrir pun mengajak semua pihak untuk kerja nyata dan terstruktur dari Pemprov Jabar maupun Pemprov lainnya, sehingga bukan sebatas memviralkan pekerjaan seorang kepala daerah, namun paling penting menuntaskan persoalan atau masalah yang diramaikan itu.
"Ada beberapa cara menghadapi pengangguran di Jabar ini, semisal pengembangan program pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM dan koperasi merah putih, pengembangan infrastruktur, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta pengembangan sektor pariwisata," ujarnya.(*)
Load more